HANYA sekosa kata meluncur lewat lidah Jokowi; “belum!”. Selebihnya, Presiden Republik Indonesia itu bicara verbalitas saja. Kendati wartawan terus ‘memaksa’ agar mulut pria yang mengklaim bahwa Bener Meriah merupakan kampung halaman kedua, ini kenan berbicara banyak tentang pemekaran Alabas (Aceh Leuser Antara Barat Selatan). Akankah upaya pemekaran ini menemui jalan buntu dan menjadi fatamorgana atau bagian dari cerita?
Juru warta tanpa henti terus berusaha mengorek informasi terkait pemekaran Provinsi Alabas yang kabarnya akan terwujud di tahun 2016 ini. Presiden kemudian menegaskan, saat ini pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pemekaran. Itu sebabnya, lanjut Jokowi, tidak ada pemekaran daerah otonomi baru. “Belum ada, saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium pemekaran,” kata Presiden selepas meresmikan Bandara Rembele di Bener Meriah, Rabu, 2 Maret 2016.
Jokowi menjelaskan pembahasan pemekaran daerah sudah dibahas. Akan tetapi pemerintah memutuskan sementara melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. “Pemekaran sudah dibahas, dan pemerintah memutuskan untuk moratorium pemekaran,” tegasnya.
Kunjungan Presiden ke dataran tinggi gayo untuk meresmikan Bandara Rembele. Kedatangan Jokowi ke Bener Meriah didampingi sejumlah pejabat teras dari Jakarta, semisal Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta rombongan lainnya dengan menggunakan pesawat CN-295. Setelah menjelajah angkasa selama 45 menit dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, rombongan Presiden mendarat di lapangan terbang Rembele sekira pukul 09.45 Wib, disambut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud serta sejumlah pejabat daerah di kawasan dataran tinggi Gayo lainnya.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan ia pernah tinggal di Bener Meriah saat dirinya masih muda untuk bekerja di daerah itu. Presiden juga sempat bertanya kepada Menteri Perhubungan tentang lokasi rumah yang ditinggalinya saat tinggal di dataran tinggi Gayo. “Ternyata sudah digusur untuk pelebaran bandara Rembele,” ucap Presiden menirukan jawaban Menteri Perhubungan.
Sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa seharusnya membongkar rumah, apalagi rumah seorang Presiden, perlu meminta izin terlebih dahulu. “Tapi izinnya tadi pagi, izinnya kan harus sebelumnya. Cuma demi kepentingan umum dan demi masyarakat, ya silakan. Ini bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Presiden.
Lantas, bagaimana keberlangsungan proses pemekaran Alabas di tingkat pusat? Sementara, Presiden sudah dengan tegas menyatakan bahwa telah memutuskan untuk moratorium. Menurut Mantan Ketua DPRK Bener Meriah, Ir Syarkati yang merupakan salah seorang orang sahabat Jokowi memberikan pernyataan berbeda dengan orang nomor satu di Tanah Air.
Dituturkannya, sewaktu makan siang bersama Jokowi, dirinya sempat menyampaikan agar Presiden bisa membantu merealisasikan terbentuknya pemekaran Provinsi Alabas. Dimana, ia sendiri merupakan Sekretaris KP3 Alabas Kabupaten Bener Meriah. “Sewaktu makan siang tadi, saya sampaikan pada Pak Jokowi agar membantu Alabas. Beliau (Presiden-red) menyatakan baik dan raut wajahnya merespon baik sekali,” papar Syarkati.
Akankah perjalanan panjang perjuangan pemekaran daerah ini akan menuai sukses atau malah karam dengan sendirinya, lantaran pemerintah telah melakukan moratorium? Padahal, komponen masyarakat di kawasan dataran tinggi Gayo dan pantai barat selatan Aceh, sangat mendambakan adanya sebuah pusat pemerintahan provinsi yang mampu mempersingkat rentang kendali.
Syafriadi Ramadhan misalnya, mengaku siap untuk memperjuangkan pemekaran Alabas sampai titik darah terakhir. Ia pula mengajak semua elemen pemuda di kawasan itu untuk menyatukan barisan mendukung dan mengupayakan realisasi terbentuknya provinsi baru yang didambakan selama ini.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tenggara ini juga meminta Presiden Jokowi agar bisa mempertimbangkan bahwa kebutuhan pemekaran daerah adalah salah satu langkah percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta terwujudnya kehidupan rakyat yang adil dan sejahtera. Selama ini, kata dia, pihaknya di wilayah tengah Aceh, sangat sulit menjangkau pusat pemerintahan Aceh yang terletak di Banda Aceh. Selain itu, tingkat kesejahteraan dan pembangunan di daerahnya juga terbilang tertinggal dibandingkan kabupaten lain di daerah pesisir Aceh.
“Saya harap Presiden memahami kondisi kami di dataran tinggi ini. Beliau pernah tinggal di kawasan Leuser, tentu bisa merasakan sulitnya akses transportasi dan lainnya, sehingga menjadi penting adanya pusat pemerintahan provinsi baru,” sebut aktivis muda berkulit hitam manis ini.
Sebelumnya, Selasa (1/03/16) sore, sejumlah elemen sipil melakukan aksi unjuk aspirasi di depan pendopo Bupati Aceh Tengah, dimana Gubernur Aceh Zaini Abdullah beserta rombongan berada disana untuk bermalam sebelum mengikuti acara peresmian Bandara Remele di Bener Meriah keesokan harinya.
Massa dari kalangan HMI, GMNI, Aliansi Parlemen Jalanan, IPPEMATA, Forum Mahasiswa Gayo Lues, Gerak Gayo, dan lainnya itu, menyatakan dukung sepenuhnya pemekaran Alabas. “Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak berhak menghalangi Pemekaran Provinsi Alabas,” ujar salah seorang demonstran.
Mereka juga meminta agar pihak eksekutif dan legislatif Aceh, mengikhlaskan terbentuknya Provinsi Alabas. ”Kami juga sudah lelah hidup di bawah jajahan Pemerintahan Aceh,” teriak pendemo.
Nah, bagaimanakah keberlanjutan Alabas? Apakah dengan mendaratnya Presiden Jokowi di Bandara Rembele memberikan pertanda bahwa Alabas sekarat?
Juru warta tanpa henti terus berusaha mengorek informasi terkait pemekaran Provinsi Alabas yang kabarnya akan terwujud di tahun 2016 ini. Presiden kemudian menegaskan, saat ini pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pemekaran. Itu sebabnya, lanjut Jokowi, tidak ada pemekaran daerah otonomi baru. “Belum ada, saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium pemekaran,” kata Presiden selepas meresmikan Bandara Rembele di Bener Meriah, Rabu, 2 Maret 2016.
Jokowi menjelaskan pembahasan pemekaran daerah sudah dibahas. Akan tetapi pemerintah memutuskan sementara melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. “Pemekaran sudah dibahas, dan pemerintah memutuskan untuk moratorium pemekaran,” tegasnya.
Kunjungan Presiden ke dataran tinggi gayo untuk meresmikan Bandara Rembele. Kedatangan Jokowi ke Bener Meriah didampingi sejumlah pejabat teras dari Jakarta, semisal Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta rombongan lainnya dengan menggunakan pesawat CN-295. Setelah menjelajah angkasa selama 45 menit dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, rombongan Presiden mendarat di lapangan terbang Rembele sekira pukul 09.45 Wib, disambut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud serta sejumlah pejabat daerah di kawasan dataran tinggi Gayo lainnya.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan ia pernah tinggal di Bener Meriah saat dirinya masih muda untuk bekerja di daerah itu. Presiden juga sempat bertanya kepada Menteri Perhubungan tentang lokasi rumah yang ditinggalinya saat tinggal di dataran tinggi Gayo. “Ternyata sudah digusur untuk pelebaran bandara Rembele,” ucap Presiden menirukan jawaban Menteri Perhubungan.
Sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa seharusnya membongkar rumah, apalagi rumah seorang Presiden, perlu meminta izin terlebih dahulu. “Tapi izinnya tadi pagi, izinnya kan harus sebelumnya. Cuma demi kepentingan umum dan demi masyarakat, ya silakan. Ini bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Presiden.
Lantas, bagaimana keberlangsungan proses pemekaran Alabas di tingkat pusat? Sementara, Presiden sudah dengan tegas menyatakan bahwa telah memutuskan untuk moratorium. Menurut Mantan Ketua DPRK Bener Meriah, Ir Syarkati yang merupakan salah seorang orang sahabat Jokowi memberikan pernyataan berbeda dengan orang nomor satu di Tanah Air.
Dituturkannya, sewaktu makan siang bersama Jokowi, dirinya sempat menyampaikan agar Presiden bisa membantu merealisasikan terbentuknya pemekaran Provinsi Alabas. Dimana, ia sendiri merupakan Sekretaris KP3 Alabas Kabupaten Bener Meriah. “Sewaktu makan siang tadi, saya sampaikan pada Pak Jokowi agar membantu Alabas. Beliau (Presiden-red) menyatakan baik dan raut wajahnya merespon baik sekali,” papar Syarkati.
Akankah perjalanan panjang perjuangan pemekaran daerah ini akan menuai sukses atau malah karam dengan sendirinya, lantaran pemerintah telah melakukan moratorium? Padahal, komponen masyarakat di kawasan dataran tinggi Gayo dan pantai barat selatan Aceh, sangat mendambakan adanya sebuah pusat pemerintahan provinsi yang mampu mempersingkat rentang kendali.
Syafriadi Ramadhan misalnya, mengaku siap untuk memperjuangkan pemekaran Alabas sampai titik darah terakhir. Ia pula mengajak semua elemen pemuda di kawasan itu untuk menyatukan barisan mendukung dan mengupayakan realisasi terbentuknya provinsi baru yang didambakan selama ini.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tenggara ini juga meminta Presiden Jokowi agar bisa mempertimbangkan bahwa kebutuhan pemekaran daerah adalah salah satu langkah percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta terwujudnya kehidupan rakyat yang adil dan sejahtera. Selama ini, kata dia, pihaknya di wilayah tengah Aceh, sangat sulit menjangkau pusat pemerintahan Aceh yang terletak di Banda Aceh. Selain itu, tingkat kesejahteraan dan pembangunan di daerahnya juga terbilang tertinggal dibandingkan kabupaten lain di daerah pesisir Aceh.
“Saya harap Presiden memahami kondisi kami di dataran tinggi ini. Beliau pernah tinggal di kawasan Leuser, tentu bisa merasakan sulitnya akses transportasi dan lainnya, sehingga menjadi penting adanya pusat pemerintahan provinsi baru,” sebut aktivis muda berkulit hitam manis ini.
Sebelumnya, Selasa (1/03/16) sore, sejumlah elemen sipil melakukan aksi unjuk aspirasi di depan pendopo Bupati Aceh Tengah, dimana Gubernur Aceh Zaini Abdullah beserta rombongan berada disana untuk bermalam sebelum mengikuti acara peresmian Bandara Remele di Bener Meriah keesokan harinya.
Massa dari kalangan HMI, GMNI, Aliansi Parlemen Jalanan, IPPEMATA, Forum Mahasiswa Gayo Lues, Gerak Gayo, dan lainnya itu, menyatakan dukung sepenuhnya pemekaran Alabas. “Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak berhak menghalangi Pemekaran Provinsi Alabas,” ujar salah seorang demonstran.
Mereka juga meminta agar pihak eksekutif dan legislatif Aceh, mengikhlaskan terbentuknya Provinsi Alabas. ”Kami juga sudah lelah hidup di bawah jajahan Pemerintahan Aceh,” teriak pendemo.
Nah, bagaimanakah keberlanjutan Alabas? Apakah dengan mendaratnya Presiden Jokowi di Bandara Rembele memberikan pertanda bahwa Alabas sekarat?
Sumber: suara publik
loading...
Post a Comment