AMP - Ketua Harian Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh, T. Sukandi angkat bicara terkait pengibaran bendera bulan bintang di gedung DPRA Selasa lalu. Sukandi menilai Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh sudah melakukan makar konsitusi.
Dikatakan Sukandi, telah dijelaskan berkali-kali oleh pemerintah pusat, bahwa bendera yang sama dengan bendera separatis itu, dimanapun, bukan hanya di Aceh, baik di Papua, di Ambon, atau Sulawesi, itu tetap tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dan bahkan beberapa kali terjadi jeda, belum juga ada kesepakatan. Nah, sudah beberapa kali ditawarkan tapi mereka tetap membangkang, maka saya selalu saja mengatakan bahwa kelompok KPA itu sudah melalukan makar konstitusi, kalau dulu makar bersenjata sekarang makar konstitusi, dia melawan undang-undang,” tegas Sukandi saat dihubungi AJNN, Kamis (3/3).
Lebih lanjut dijelaskan Sukandi, pengibaran bendera di gedung DPRA Selasa lalu itu hanya kepentingan politik bagi kelompok PA dan KPA. Bahkan, katanya dari masyarakat Aceh secara keseluruhnya itu bukanlah bendera dari masyarakat Aceh, melainkan bendera dari kelompok GAM masa lalu yang sekarang sudah damai.
“Tentu itu ada kepetingan politik bagi kelompok mereka. Kami tidak mewakili bendera bulan bintang itu, apalagi pantai barat selatan, Aceh leuser antara secara mayoritas, bahkan juga masyarakat Aceh secara keseluruhan,” imbuhnya.
Kata dia, PA terlalu memaksakan kehendaknya untuk mengibarkan bendera yang sama dengan bendera separatis GAM masa lalu itu. Menurutnya pemerintah pusat tidak boleh mengizinkan bendera itu sebelum di rubah.
Sukandi menambahkan, soal rencana boikot pilkada jika bendara bulang bintang itu hanya dulakukan sekelompok kecil saja.
“Silahkan saja mereka memboikot. Tapi yang memboikot itukan hanya termakan pada kelompok mereka saja, dan kelompok mereka di Aceh sangat minoritas, jangan digeneralisirkan,” pungkasnya. [AJNN]
Dikatakan Sukandi, telah dijelaskan berkali-kali oleh pemerintah pusat, bahwa bendera yang sama dengan bendera separatis itu, dimanapun, bukan hanya di Aceh, baik di Papua, di Ambon, atau Sulawesi, itu tetap tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dan bahkan beberapa kali terjadi jeda, belum juga ada kesepakatan. Nah, sudah beberapa kali ditawarkan tapi mereka tetap membangkang, maka saya selalu saja mengatakan bahwa kelompok KPA itu sudah melalukan makar konstitusi, kalau dulu makar bersenjata sekarang makar konstitusi, dia melawan undang-undang,” tegas Sukandi saat dihubungi AJNN, Kamis (3/3).
Lebih lanjut dijelaskan Sukandi, pengibaran bendera di gedung DPRA Selasa lalu itu hanya kepentingan politik bagi kelompok PA dan KPA. Bahkan, katanya dari masyarakat Aceh secara keseluruhnya itu bukanlah bendera dari masyarakat Aceh, melainkan bendera dari kelompok GAM masa lalu yang sekarang sudah damai.
“Tentu itu ada kepetingan politik bagi kelompok mereka. Kami tidak mewakili bendera bulan bintang itu, apalagi pantai barat selatan, Aceh leuser antara secara mayoritas, bahkan juga masyarakat Aceh secara keseluruhan,” imbuhnya.
Kata dia, PA terlalu memaksakan kehendaknya untuk mengibarkan bendera yang sama dengan bendera separatis GAM masa lalu itu. Menurutnya pemerintah pusat tidak boleh mengizinkan bendera itu sebelum di rubah.
Sukandi menambahkan, soal rencana boikot pilkada jika bendara bulang bintang itu hanya dulakukan sekelompok kecil saja.
“Silahkan saja mereka memboikot. Tapi yang memboikot itukan hanya termakan pada kelompok mereka saja, dan kelompok mereka di Aceh sangat minoritas, jangan digeneralisirkan,” pungkasnya. [AJNN]
loading...
Post a Comment