Ribuan massa tumpah ruah ke kantor DPW PA Bireun pada Selasa 5 April 2016, tujuan kedatangan mereka menolak mengusung Ruslan M.Daud sebagai Calon Bupati Bireuen di Pilkada mendatang dan memberikan dukungan kepada H. Khalili SH serta menyatakan dukungan terhadap Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur Aceh.
Di hadapan Ribuan massa, Idris Taleb atau yang biasa di sapa Apa Rih Juli membacakan pernyataan sikap anggota KPA dan PA Bireuen, dimana dalam pernyataan sikap kenapa tidak mendukung Ruslan M Daud sebagai calon Bupati yang di usung oleh PA Bireuen.
Menurut mereka, Ruslan telah menciptakan Dinasti kepemimpinannya, dia telah menyulap pabrik padi bantuan Negara dibuat ditanah milik keluarganya di Cot Geureundong, dia mengarahkan Hotel milik pribadinya digunakan sebagai tempat pertemuan para Pegawai Negeri yang menggunakan uang Daerah, yang mengakibatkan persaingan hotel tidak seimbang sehingga banyak pengusaha hotel mengeluh, dia juga yang mengatur perpindahan Pegawai Negeri sesuai dengan pesanan para koleganya, sehingga menurunkan tingkat pelayan publik di Bireuen,
“Jual beli kekuasaan menjadi rahasia umum, para pengusaha kontruksi banyak yang gulung tikar karena tidak mendapatkan akses proyek yang hanya diberikan kepada beberapa pengusaha saja”. Baca Apa Rih
Selain itu juga disebutkan bahwa selama kepemimpinan Ruslan M Daud telah diduga adanya beberapa dugaan korupsi yang telah dipublikasi oleh berbagai media, seperti korupsi dana subsidi Askes Rp.1,1 milyar, dugaan korupsi penyimpangan Raskin di Peudada 65 ton, dugaan korupsi di SMK Pertanian Rp. 1 milyar, dugaan korupsi kasus cetak sawah baru Rp10 milyar, dugaan korupsi dana swakelola Jalan Reproduksi Perkebunan sebesar 3,8 m, dan dugaan korupsi pada proyek normalisasi Kuala Jangka Rp.1,6 m yang di lakukan secara swakelola, dugaan korupsi Relawan Siaga Bencana, dugaan pemotongan dana rumah bantuan rehab, dugaan jual beli rumah kaum dhuafa.
Dalam pernyataan sikap juga disebutkan tentang kegagalan Darwis Jeunib dalam membangun konsolidasi PA.
“Saudara loen….!! Mari kita bicara Partai Aceh dengan sebuah pertanyaan sederhana, milik siapakah Partai Aceh ini…? Bukankah kita para mantan kombatan, simpatisan dan Masyarakat Aceh yang telah membentuk Partai Aceh sebagai amanat dari UUPA..? Kalau demikian kenapa kita tidak dilibatkan lagi dalam proses penentuan calon Bupati, kami sudah muak dengan peunetoh yang digunakan untuk berdagang politik yang hanya menguntungkan satu orang saja. sudah dua periode syedara loen….!!
“Namun kita melihat Partai ini semakin menjauh dari cita-cita bersama, tidak pernah kita diungdang untuk melakukan evaluasi, tidak pernah ada pertanggungjawaban oleh ketua DPW Partai Aceh terhadap seluruh anggota Partai”, lanjut Apa Rih dihadapan Ribuan Kader PA.(Sumber: lintasnasional.com)
loading...
Post a Comment