AMP - Komisi Independen Pemilihan (KIP) belum menetapkan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2017. Namun sesungguhnya, “perang” merebut dukungan telah berlangsung jauh-jauh hari. Bukan saja giat melakukan “kampanye” berbalut kunjungan kerja atau silaturahmi dengan warga. Tak jarang, sejumlah isu menohok satu sama lain dilemparkan ke ruang publik.
Dua bakal kandidat yang begitu kentara saling tohok adalah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Dan publik mengetahui hubungan keduanya memang sudah tak harmonis. Berikut beberapa isu terkini yang di rangkum MODUS ACEH dari sejumlah media.
1. Zaini Abdullah libatkan SKPA berpolitik
Dua pekan terakhir bakal calon petahana Zaini Abdullah menjadi sorotan publik lantaran aktivitas safari politiknya ditengarai melibatkan banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan menggunaan fasilitas negara. Bahkan, laporan media pers menyebutkan sejumlah kepala SKPA diarahkan untuk ikut mengumpulkan fotocopy KTP demi melengkapi syarat Zaini Abdullah maju lewat jalur perseorangan.
Sedangkan aparatur sipil negara jelas-jelas dilarang untuk berpolitik praktis. Legislatif Aceh yang didominasi Partai Aceh merespon cepat isu ini. Mereka bahkan sudah mengundang gubernur Aceh untuk dimintai keterangan ihwal isu tersebut. Tapi pemerintah Aceh cepat merespon isu tersebut dan mengatakan, keikutsertaan sejumlah kepala SKPA tersebut berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh ke sejumlah kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi. Dengan keikut sertaan pejabat teknis terkait, maka diharap aspirasi itu bisa cepat terakomodir masuk dalam agenda kerja masing-masing dinas.
2. Gubernur Aceh didorong untuk segera mengibarkan Bendera Bintang-Bulan
Lama tak terdengar, isu Bendera Aceh kembali dibergulir. Menjadi isu hangat lantaran anggota legislatif Aceh mengibarkan Bulan-Bintang saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Arahnya sudah sangat jelas. Pemerintah Aceh didesak untuk segera mengibarkan Bulan Bintang lantaran dianggap telah resmi, kerena sudah disahkan DPRA jauh-jauh hari lewat sebuah qanun. Keputusan ini jelas tak mudah bagi pemerintah Aceh. Sebab, Pemerintah pusat lewat kemendagri belum setuju Bulan-Bintang diimplementasikan lantaran masih berbau saparatis dan tak sesuai dengan regulasi. Bagi sebagian warga Aceh, khususnya di kota, isu bendera tak begitu menjadi atensi. Tapi di kawasan perkampungan, bendera Aceh memiliki nilai yang besar karena dianggap sebagai bukti perjuangan dan nasionalisme ke Acehan.
3. Muzakir Manaf gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
Bakal calon gubernur dari Partai Aceh Muzakir Manaf juga mendapat sorotan. Baru-baru ini, Muzakir Manaf dikritik lantaran menggunakan fasilitas negara (pendopo wakil gubernru) untuk kegiatan khitanan anak lelakinya. Sebuah surat beredar yang memerintahkan sejumlah apartur setda Aceh untuk ikut terlibat dalam agenda keluarga Muzakir Manaf. Kontan, isu ini dikomentarai banyak kalangan. Prilaku yang dipertontonkan oleh orang nomor dua di Aceh itu dinilai sangat tidak baik dan menjadi tanda tanya besar bagi publik. Legislatif juga didesak untuk merespon hal ini. Tapi Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh mengatakan, belum ada larangan penggunaan fasilitas pemerintah untuk keperluan pribadi, seperti acara khitanan.
4. Kepemimpinan Muzakir Manaf di Partai Aceh dinilai sudah salah arah
Di beberapa kesempatan, Zaini Abdullah yang juga anggota Majelis Tuha Peut Partai Aceh melemparkan penilaian terhadap kondisi partainya yang dianggap telah melenceng dari semangat awal pembentukannya. Zaini juga menilai itu terjadi lantaran ulah segelintir oknum partai tersebut. Tak sulit menerka kemana arah penyataan Zaini itu. Saat ini Muzakir Manaf tercatat sebagai Ketua Umum Partai Aceh. [*]
Sumber: ModusAceh.com
loading...
Post a Comment