Bireuen– Pasantren menjadi sasaran empuk bagi yang melupakan atau tidak berkesempatan menduduki sekolah formal yang standar dimasa silam. Perubahan suasana politik di Aceh menjadikan lembaga pendidikan yang mengajari aqidah dan ilmu lainnya dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan legalitas personal para calon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggeta legislative di Aceh.
Tak jarang pasca itu selentingan bahwa si pemegang ijazah tak pernah mengaji atau menempuh pendidikan di sana berembus. Jika dalam kondisi ini pimpinan Pasantren atau yang sering di sebut Abu sebagai pimpinan dayah, mau jujur dan menceritakan kisah sebenarnya, masih syukur.
Tapi bagaimana pula kalau pimpinan pasantren akan lebih memilih bungkam atau memberikan keterangan bertolak belakang dengan fakta, apa kata dunia? Jika demikian berarti Abu lebih memilih berbohong demi kekuasaan dan kenyamanan? Belum tentu demikian.
Kasus yang nyaris bersinggungan dengan cerita diatas sedang terjadi di Bireuen. Kabupaten yang pernah di jadikan sebagai ibu kota negara oleh Sokarnoe itu sedang meriah dengan tudingan bahwa Bupati Ruslan menggunakan ijazah palsu yang kebetulan Ijazah itu produk sebuah pasantren di Kawasan Samalanga Bireuen.
Selasa, 6 Oktober 3015, mahasiswa yang turun ke jalan untuk mendesak pihak kepolisian melakukan pengusutan terhadap dugaan bahwa Bupati Bireuen itu melalui jalur Partai Aceh itu menggunakan Ijazah palsu.
Mahasiswa dari Universitas Almuslim Peusangan, melakukan aksi demontrasi di depan Mapolres Bireuen. Dalam orasinya mereka menyorot soal keraguan terhadap bupati Ruslan, menggunkan Ijazah asli atau Palsu. Bahkan di spanduk mereka dituliskan dua kata yang cukup menggelitik, “Asli atau Palsu.”.
Menariknya lagi demontrasi mahasiswa tersebut seperti operasi melawan kehilangan akal sehat, dimana mereka menyebut dirinya sebagai koalisi Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA), tersirat ada yang tidak masuk akal selama ini terjadi di Bireuen? Soal dugaan Bupati Ruslan menggunakan Ijazah Palsu? Begitukah maksud mereka?
Bupati Bireuen sepertinya sedikit terganggu dengan yang disuarakan mahasiswa, Ruslan meminta kepada wartawan dan mungkin juga pihak lain termasuk mendemo untuk menanyakan soal ijazahnya kepada pimpinan Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Salamanga, Bireuen.
Artinya Ruslan saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen tahun 2012 menggunakan ijazah pasantren Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga?
Jika iya, berarti sebelum ia berlabuh dan menjadi seorang saudagar kelontong di Negeri Jiran Malaysia adalah seorang murid Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga?
Aturan baru banyak pasantren yang memiliki legalitas mengeluarkan ijazah, baik yang hanya setingkat SLTA maupun tingkatan Universitas. namun dalam aturan tidak dianjurkan sebuah lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah kilat, dan bodong. Artinya sebuah lembaga pendidikan umum maupun sekmen keagamaan harus mematuhi berbagai proses hingga dapat menerbitkan sebuah ijazah tiap tingkatan di sebuah dayah.
Tentunya sebagai syarat umum bahwa lembaga tersebut menjalankan Qurikulum yang telah diatur dan memiliki mata pelajaran wajib dan sunat. Begitu juga soal murid atau santri, berarti mereka juga telah mengikuti proses belajar yang cukup, hingga dia memperoleh selembar ijazah sah.
Tapi jika si penerima ijazah cuma datang sehari atau sebulan langsung keluar ijazah, atau dengan cara –cara yang tidak elegan, tentunya ini tak bisa di benarkan. Atau ijazah macam ini patut disebut palsu.
Kembali ke Bupati Bireuen.
Bupati Bireuen tidak menjawab sendiri tudingan itu, nama besar Pimpinan pasantren Abu Mudi disodorkan sebagai penjawab masalah yang sedang dihadapinya. Juangnews 1 Oktober 2015 merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan Ruslan M.Daud yang kini menjabat sebagai Bupati Bireuen pernah menjalani pendidikan disana.
Aba Said menyebutkan, Bupati Ruslan mulai belajar pada tahun 1990 dan tamat dari pendidikan di MUDI pada tahun 1996. Namun difoto ijazah yang beredar tahun tamat yang tertulis pada Ijazah Bupati Bireuen adalah tahun tamatan 1999?.
“Lembaga pendidikan Islam MUDI tidak berada di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan,” Jawab Abi Said sebagaimana dikutip dari laman Juangnews.com. Itu alasan yang diberikan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) menuntut kepolisian Bireuen untuk serius melakukan pengusutan persoalan ini. Bahkan sebagai keyakinan mereka menyodorkan selembar surat untuk ditandatagani Kapolres Bireuen AKBP M Ali Kadhafi SIK soal tuntutan itu.
Tentunya mahasiswa berharap polisi menyelidiki dari proses awal Ruslan masuk ke Dayah/Pasantren tersebut hingga melewati semesteran –semesteran yang berlaku selama proses belajar mengajar, hingga diketahui runutan bagaimana proses Bupati Ruslan mendapatkan ijazah di pasantren tersebut.
Nah, disinilah beradu dua institusi penegak hukum dan Aqidah bertarung kebenaran. Pengusutan yang terbuka dan menyeluruh hingga diperoleh kebenaran yang masuk akal tentunya hal yang diharapkan masyarakat Bireuen dan mahasiswa yang masuk dalam gerakan Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) kepada Polisi.
Begitu juga sebaliknya, Masyarakat Bireuen dan Mahasiswa Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) sangat mengharap lembaga dayah yang sejatinya adalah penjaga aqidah ummad dan mengajari santrinya untuk mengakkan amar makruf nahi mungkar harus dapat menunjukkan kebenaran yang terang benderang serta kejujuran yang bertanggung jawab.
Artinya jika Ruslan sempat mengenyam pendidikan di Dayah tersebut, seberapa lama, apakah proses belajarnya normal (dari tahun – ke tahun ini-) atau 2 bulan, tahun ini, 2 bulan dua tahun berikutnya, atau karena ada beberapa kali hadir saat surah kitab, atau cuma memiliki hubungan baik?
Itulah yang harus dijawab secara sempurna oleh Dayah Mudi, dimana Dayah yang sudah mendapatkan kepercayaan publik di Aceh.
Tentunya para pendiri dan pendukung Mudi serta santrinya yang telah menyebar ilmu Allah kemana-mana tidak mau, karena Noda setitik akan rusak susu sebelanga, tidak ada yag terlambat untuk menegakkan kebenaran. Pikir dan pikir kembali. Jangan Gara-gara Kepentingan Politik Kawan, Ulama-Dijadikan Tumbal.
Tak jarang pasca itu selentingan bahwa si pemegang ijazah tak pernah mengaji atau menempuh pendidikan di sana berembus. Jika dalam kondisi ini pimpinan Pasantren atau yang sering di sebut Abu sebagai pimpinan dayah, mau jujur dan menceritakan kisah sebenarnya, masih syukur.
Tapi bagaimana pula kalau pimpinan pasantren akan lebih memilih bungkam atau memberikan keterangan bertolak belakang dengan fakta, apa kata dunia? Jika demikian berarti Abu lebih memilih berbohong demi kekuasaan dan kenyamanan? Belum tentu demikian.
Kasus yang nyaris bersinggungan dengan cerita diatas sedang terjadi di Bireuen. Kabupaten yang pernah di jadikan sebagai ibu kota negara oleh Sokarnoe itu sedang meriah dengan tudingan bahwa Bupati Ruslan menggunakan ijazah palsu yang kebetulan Ijazah itu produk sebuah pasantren di Kawasan Samalanga Bireuen.
Selasa, 6 Oktober 3015, mahasiswa yang turun ke jalan untuk mendesak pihak kepolisian melakukan pengusutan terhadap dugaan bahwa Bupati Bireuen itu melalui jalur Partai Aceh itu menggunakan Ijazah palsu.
Mahasiswa dari Universitas Almuslim Peusangan, melakukan aksi demontrasi di depan Mapolres Bireuen. Dalam orasinya mereka menyorot soal keraguan terhadap bupati Ruslan, menggunkan Ijazah asli atau Palsu. Bahkan di spanduk mereka dituliskan dua kata yang cukup menggelitik, “Asli atau Palsu.”.
Menariknya lagi demontrasi mahasiswa tersebut seperti operasi melawan kehilangan akal sehat, dimana mereka menyebut dirinya sebagai koalisi Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA), tersirat ada yang tidak masuk akal selama ini terjadi di Bireuen? Soal dugaan Bupati Ruslan menggunakan Ijazah Palsu? Begitukah maksud mereka?
Bupati Bireuen sepertinya sedikit terganggu dengan yang disuarakan mahasiswa, Ruslan meminta kepada wartawan dan mungkin juga pihak lain termasuk mendemo untuk menanyakan soal ijazahnya kepada pimpinan Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Salamanga, Bireuen.
Artinya Ruslan saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen tahun 2012 menggunakan ijazah pasantren Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga?
Jika iya, berarti sebelum ia berlabuh dan menjadi seorang saudagar kelontong di Negeri Jiran Malaysia adalah seorang murid Dayah Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga?
Aturan baru banyak pasantren yang memiliki legalitas mengeluarkan ijazah, baik yang hanya setingkat SLTA maupun tingkatan Universitas. namun dalam aturan tidak dianjurkan sebuah lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah kilat, dan bodong. Artinya sebuah lembaga pendidikan umum maupun sekmen keagamaan harus mematuhi berbagai proses hingga dapat menerbitkan sebuah ijazah tiap tingkatan di sebuah dayah.
Tentunya sebagai syarat umum bahwa lembaga tersebut menjalankan Qurikulum yang telah diatur dan memiliki mata pelajaran wajib dan sunat. Begitu juga soal murid atau santri, berarti mereka juga telah mengikuti proses belajar yang cukup, hingga dia memperoleh selembar ijazah sah.
Tapi jika si penerima ijazah cuma datang sehari atau sebulan langsung keluar ijazah, atau dengan cara –cara yang tidak elegan, tentunya ini tak bisa di benarkan. Atau ijazah macam ini patut disebut palsu.
Kembali ke Bupati Bireuen.
Bupati Bireuen tidak menjawab sendiri tudingan itu, nama besar Pimpinan pasantren Abu Mudi disodorkan sebagai penjawab masalah yang sedang dihadapinya. Juangnews 1 Oktober 2015 merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan Ruslan M.Daud yang kini menjabat sebagai Bupati Bireuen pernah menjalani pendidikan disana.
Aba Said menyebutkan, Bupati Ruslan mulai belajar pada tahun 1990 dan tamat dari pendidikan di MUDI pada tahun 1996. Namun difoto ijazah yang beredar tahun tamat yang tertulis pada Ijazah Bupati Bireuen adalah tahun tamatan 1999?.
“Lembaga pendidikan Islam MUDI tidak berada di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan,” Jawab Abi Said sebagaimana dikutip dari laman Juangnews.com. Itu alasan yang diberikan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) menuntut kepolisian Bireuen untuk serius melakukan pengusutan persoalan ini. Bahkan sebagai keyakinan mereka menyodorkan selembar surat untuk ditandatagani Kapolres Bireuen AKBP M Ali Kadhafi SIK soal tuntutan itu.
Tentunya mahasiswa berharap polisi menyelidiki dari proses awal Ruslan masuk ke Dayah/Pasantren tersebut hingga melewati semesteran –semesteran yang berlaku selama proses belajar mengajar, hingga diketahui runutan bagaimana proses Bupati Ruslan mendapatkan ijazah di pasantren tersebut.
Nah, disinilah beradu dua institusi penegak hukum dan Aqidah bertarung kebenaran. Pengusutan yang terbuka dan menyeluruh hingga diperoleh kebenaran yang masuk akal tentunya hal yang diharapkan masyarakat Bireuen dan mahasiswa yang masuk dalam gerakan Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) kepada Polisi.
Begitu juga sebaliknya, Masyarakat Bireuen dan Mahasiswa Gerakan Bireuen masuk Akal (GBA) sangat mengharap lembaga dayah yang sejatinya adalah penjaga aqidah ummad dan mengajari santrinya untuk mengakkan amar makruf nahi mungkar harus dapat menunjukkan kebenaran yang terang benderang serta kejujuran yang bertanggung jawab.
Artinya jika Ruslan sempat mengenyam pendidikan di Dayah tersebut, seberapa lama, apakah proses belajarnya normal (dari tahun – ke tahun ini-) atau 2 bulan, tahun ini, 2 bulan dua tahun berikutnya, atau karena ada beberapa kali hadir saat surah kitab, atau cuma memiliki hubungan baik?
Itulah yang harus dijawab secara sempurna oleh Dayah Mudi, dimana Dayah yang sudah mendapatkan kepercayaan publik di Aceh.
Tentunya para pendiri dan pendukung Mudi serta santrinya yang telah menyebar ilmu Allah kemana-mana tidak mau, karena Noda setitik akan rusak susu sebelanga, tidak ada yag terlambat untuk menegakkan kebenaran. Pikir dan pikir kembali. Jangan Gara-gara Kepentingan Politik Kawan, Ulama-Dijadikan Tumbal.
Sumber: acehbaru.com
loading...
Post a Comment