AMP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalankam misi pencegahan korupsi di Aceh dengan mengadakan semiloka-semiloka kepada pemerintah setempat. Upaya ini merupakan langkah awal sebelum masuk ke ranah penindakan.
Demikian disampaikan Kepala Satgas Pencegahan Korupsi KPK, Nurul Ichsan Al- Huda kepada wartawan saat konfrensi pers usai mengadakan semiloka tentang koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi dengan Pemda Aceh di Aula Serbaguna Setda Aceh, Jumat (30/10/15).
“Dalam memberantas korupsi KPK tidak hanya pada penindakan, tetapi juga ada pencegahan. Dalam pencegahan kita beri masukan-masukan bagaimana mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kerugian negara,” kata Nurul.
Ia menambahkan, apabila sesi pencegahan ini tidak juga dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah suatu daerah termasuk Aceh, maka KPK akan masuk ke tahap penindakan. “Artinya, kita mencegah dulu, baru ke penindakkan,” tegas Kasatgas Pencegahan Korupsi ini.
Disinggung apakah langkah pencegahan ini sebagai langkah awal untuk masuk ke penindakan? Nurul mengatakan tidak demikian. Langkah ini katanya, juga sembari melihat bagaimana komitmen pemerintah suatu daerah termasuk Aceh dalam mencegah terjadianya kerugian negara.
Diakuinya, dominan korupsi yang terjadi di negeri ini adalah penyuapan, pengadaan barang/jasa dan proyek tanpa lewat musrembang. “Melalui pencegahan ini, kita nantinya dapat melihat bagaimana suatu daerah mengelola keuangannya. Apakah baik atau tidak. Apakah ada merugian keuangan negara atau tidak,” pungkas Nurul Ichsan.[habadaily]
Demikian disampaikan Kepala Satgas Pencegahan Korupsi KPK, Nurul Ichsan Al- Huda kepada wartawan saat konfrensi pers usai mengadakan semiloka tentang koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi dengan Pemda Aceh di Aula Serbaguna Setda Aceh, Jumat (30/10/15).
“Dalam memberantas korupsi KPK tidak hanya pada penindakan, tetapi juga ada pencegahan. Dalam pencegahan kita beri masukan-masukan bagaimana mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kerugian negara,” kata Nurul.
Ia menambahkan, apabila sesi pencegahan ini tidak juga dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah suatu daerah termasuk Aceh, maka KPK akan masuk ke tahap penindakan. “Artinya, kita mencegah dulu, baru ke penindakkan,” tegas Kasatgas Pencegahan Korupsi ini.
Disinggung apakah langkah pencegahan ini sebagai langkah awal untuk masuk ke penindakan? Nurul mengatakan tidak demikian. Langkah ini katanya, juga sembari melihat bagaimana komitmen pemerintah suatu daerah termasuk Aceh dalam mencegah terjadianya kerugian negara.
Diakuinya, dominan korupsi yang terjadi di negeri ini adalah penyuapan, pengadaan barang/jasa dan proyek tanpa lewat musrembang. “Melalui pencegahan ini, kita nantinya dapat melihat bagaimana suatu daerah mengelola keuangannya. Apakah baik atau tidak. Apakah ada merugian keuangan negara atau tidak,” pungkas Nurul Ichsan.[habadaily]
loading...
Post a Comment