AMP - Lebih satu tahun media sosial diwarnai dengan berita-berita kelompok bersenjata di Aceh yang dipimpin oleh Nurdin bin Ismail alias Din Minimi. Terlebih setelah turun gunungnya kelompok tersebut dikarenakan bujuk rayuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso serta beberapa janji pemerintah yang disampaikan kepada mereka, satu di antaranya ialah pemerintah akan memberikan amnesti kepada kelompok itu yang selama ini paling di cari oleh TNI/POLRI.
Pengangkatan senjata yang dilakukan kelompok Din Minimi, tidak terlepas dari ketidakpedulian pemerintah Aceh dalam merealisasikan poin-poin yang tertera dalam MoU Helsinki Agustus 2005. Dari itu, Din Minimi dan kelompoknya ingin memperjuangkan hak-hak tersebut, agar anak yatim, dan para janda saat kejadian konflik di Aceh diberikan peluang kerja, rumah bagi yang belum mendapatkannya, agar mereka dapat hidup sejahtera.
Melihat perjuangan yang dilakukan kelompok Din Minimi, rasanya, mengundang khalayak masyarakat dalam menilainya. Bisa disimpulkan dari amatan penulis dari siaran media sosial, sangat sedikit sekali yang pro kepadanya. Kenapa demikian? Karena perjuangan dalam penuntutan hak dan keadilan yang dilakukan oleh kelompok itu telah melanggar prosodural yang ada, yaitu melawan pemerintah. Sehingga Din Minimi dan kelompoknya, dimata masyarakat sangat hitam dan jelek. Tidak hanya itu, bahkan kejadian tindak pidana di Aceh yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, seperti penculikan warga, penembakan anggota TNI dan lainnya selalu saja dikaitkan dengan Din Minimi.
Padahal, jika kita berpikir secara logis, justeru dengan perjuangan kelompok tersebut telah mewakili masyarakat lain dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan ini sebagai lampu kuning bagi pemerintah agar tidak lupa dalam mewujudkan apa-apa saja yang tertera dalam poin-poin MoU Helsinki 2005.
Pengangkatan senjata yang dilakukan kelompok Din Minimi, tidak terlepas dari ketidakpedulian pemerintah Aceh dalam merealisasikan poin-poin yang tertera dalam MoU Helsinki Agustus 2005. Dari itu, Din Minimi dan kelompoknya ingin memperjuangkan hak-hak tersebut, agar anak yatim, dan para janda saat kejadian konflik di Aceh diberikan peluang kerja, rumah bagi yang belum mendapatkannya, agar mereka dapat hidup sejahtera.
Melihat perjuangan yang dilakukan kelompok Din Minimi, rasanya, mengundang khalayak masyarakat dalam menilainya. Bisa disimpulkan dari amatan penulis dari siaran media sosial, sangat sedikit sekali yang pro kepadanya. Kenapa demikian? Karena perjuangan dalam penuntutan hak dan keadilan yang dilakukan oleh kelompok itu telah melanggar prosodural yang ada, yaitu melawan pemerintah. Sehingga Din Minimi dan kelompoknya, dimata masyarakat sangat hitam dan jelek. Tidak hanya itu, bahkan kejadian tindak pidana di Aceh yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, seperti penculikan warga, penembakan anggota TNI dan lainnya selalu saja dikaitkan dengan Din Minimi.
Padahal, jika kita berpikir secara logis, justeru dengan perjuangan kelompok tersebut telah mewakili masyarakat lain dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan ini sebagai lampu kuning bagi pemerintah agar tidak lupa dalam mewujudkan apa-apa saja yang tertera dalam poin-poin MoU Helsinki 2005.
Sebab Turun Gunung
Menurut penulis, paling tidak ada 4 poin mengapa kelompok Din Minimi melakukan turun gunung atau menyerah. Pertama: mereka telah merasakan sedikit respon pemerintah Aceh terhadap tuntutan-tuntutan yang mereka perjuangkan. Kedua: kelompok bersenjata di Aceh yang menjadi buronan POLRI/TNI adalah mereka, namun demikian, kejadian perampokan, pemerasan, penculikan, bahkan pembunuhan di Aceh sering ditujukan kepada mereka, terutama daerah Timur, bahkan juga daerah Barat pun demikian, seperti yang rilis oleh Serambi sekitar 1 bulan yang lalu mengenai pemerasan uang 5 juta perkepala desa di Kabupaten Nagan Raya. Mungkin kelompok Din Minimi berpikir, agar nama mereka tidak terlalu hitam pada masyarakat, lebih baik menyerahkan diri. Ketiga: pemerintah melalui Letjen (Purn) Sutiyoso telah menjanjikan amnesti atau pengampunan terhadap kriminal yang telah mereka perbuat. Maka ini menjadi sebuah kesempatan besar, ketimbang nantinya tangkap dan dihukum dengan hukuman berat. Keempat: memperlihatkan ke Acehannya, Aceh dari logat berbicara memang sedikit kasar, tapi hatinya lembut. Begitu juga dengan kelompok Din Minimi, puluhan kali dilakukan pengejaran dan kontak senjata antara kelompok Din Minimi dengan POLRI, tapi tidak pernah satu kalipun mereka (POLRI) mendapatkan ketuanya. Tapi ketika diajak berunding, bernegosiasi secara kekeluargaan, mereka akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi jika sebaliknya, dilakukan dengan kekerasan, maka mereka akan lebih keras lagi, karena berperang bagi orang Aceh Lage Ureung Pajoh Bu (seperti orang makan). (Dokumentar William Nelsen).
Din Minimi Is Back
Perlu ditegaskan kembali, bahwa poin paling utama yang melatarbelakangi turun gunungnya kelompok Din Minimi adalah disebabkan adanya janji pemerintah melalui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso yaitu pemberian amnesti. Ini merupakan hutang pemerintah kepada mereka, dan jangan diabaikan dengan berbagai macam alasan apapun. Mungkin, rayuan dan bujukan Kepala (BIN) yang telah berhasil ini bagi pemerintah sebuah skanario biasa saja untuk bagaimana menjebak kelompok tersebut menyerah dan diserahkan kepada POLRI untuk dilakukan proses hukum. Sebab ini bisa menimbulkan serta melahirkan kembali kelompok-kelompok bersenjata di Aceh. Penulis yakin, bahwa anggota Din Minimi tidak hanya 150 orang, tapi lebih dari itu, ketika pimimpinnya dan anggotanya menyerah, pasti masih ada yang belum, dia akan melihat bagaimana sikap pemerintah terhadap amnesti yang dijanjikan itu, jika direalisasikan, maka mereka yang belum menyerah itu akan menyerahkan diri atau senjatanya kepada POLRI, walaupun secara bertahap.
Terakhir, pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi perlu direalisasikan, sebab dengan turun gunungnya kelompok tersebut, akan bisa menjamin Aceh ke depannya menjadi aman, para masyarakat yang berkebun sudah tenang, tidak merasa takut lagi. Bang Yos sebagai juru runding beberapa hari kemaren patut untuk memperjuangkannya, begitu juga dengan Menkumham (Yasonna Laoly) dengan Komnas HAM.[acehtrend.co]
loading...
Post a Comment