AMP - Terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun 2016 tentang Desain Besar Penataan Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Tengku Muharuddin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Dalam RPP tersebut, pemerintah akan menambah 10 provinsi baru termasuk Aceh.Pembentukan provinsi berdasarkan pada pertimbangan kawasan strategis nasional. Untuk provinsi Aceh, pembentukan provinsi baru dapat dilakukan dengan pertimbangan adanya potensi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus serta percepatan pemerataan pembangunan dan perbaikan layanan publik.
“Itu kita serahkan saja kepada elit politik di pusat, kalau memang tidak perlu adanya persetujuan gubernur untuk pemekaran tidak ada masalah, silahkan, jalankan saja,” kata Tgk Muharuddin saat dijumpai AJNN di DPRA, Senin (15/02)
Menurut Tgk Muharuddin, seharusnya panitia pemekaran melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, dan DPRA untuk mencari solusi terhadap wacana pemekaran tersebut.
“Indahnya, kalau memang mereka mengangap harus ada dukungan dari Pemerintah Aceh, berbarengan sampaikan kepada kita,” kata Tgk Muharuddin.
“Melakukan hiring dengan gubernur dan DPRA, jujur saja selama ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan kita,” tambahnya.
Oleh sebab itu kata dia, DPRA menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat.
“Itu menjadi otoritas pemerintah pusat, kita lihat nanti seperti apa, apakah akan meminta persetujuan DPR atau pun mendengarkan saran dari Pemerintah Aceh kita tunggu saja prosesnya,” tutup Tgk Muharuddin. [AJNN]
Dalam RPP tersebut, pemerintah akan menambah 10 provinsi baru termasuk Aceh.Pembentukan provinsi berdasarkan pada pertimbangan kawasan strategis nasional. Untuk provinsi Aceh, pembentukan provinsi baru dapat dilakukan dengan pertimbangan adanya potensi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus serta percepatan pemerataan pembangunan dan perbaikan layanan publik.
“Itu kita serahkan saja kepada elit politik di pusat, kalau memang tidak perlu adanya persetujuan gubernur untuk pemekaran tidak ada masalah, silahkan, jalankan saja,” kata Tgk Muharuddin saat dijumpai AJNN di DPRA, Senin (15/02)
Menurut Tgk Muharuddin, seharusnya panitia pemekaran melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, dan DPRA untuk mencari solusi terhadap wacana pemekaran tersebut.
“Indahnya, kalau memang mereka mengangap harus ada dukungan dari Pemerintah Aceh, berbarengan sampaikan kepada kita,” kata Tgk Muharuddin.
“Melakukan hiring dengan gubernur dan DPRA, jujur saja selama ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan kita,” tambahnya.
Oleh sebab itu kata dia, DPRA menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat.
“Itu menjadi otoritas pemerintah pusat, kita lihat nanti seperti apa, apakah akan meminta persetujuan DPR atau pun mendengarkan saran dari Pemerintah Aceh kita tunggu saja prosesnya,” tutup Tgk Muharuddin. [AJNN]
loading...
Post a Comment