 |
| Rafli Kande |
AMP - Anggota DPD RI asal Aceh, Rafli Kande memberi statemen terkait hangatnya isu pemekaran Aceh Lauser Antara Barat Selatan (Alabas) di Provinsi Aceh. Rafli sangat menginginkan masyarakat di pantai Barat Selatan tersebut hidup sejatera.
“Menyangkut pemekaran entah itu ALA, Abas dan sebagainya, khusus Barat Selatan ini harus direspon oleh orang-orang yang paham. Mereka harus membangun kebersamaan untuk melihat persoalan tersebut. Bila itu terjadi, harapan rakyat akan tersalurkan dengan tepat,” tutur seniman kelahiran Aceh Selatan, 1 Agustus 1967 itu.
“Oleh karena itu saya tegaskan lagi bagaimana potensi sumber daya manusia (SDM) di Barat Selatan, yang kita ketahui banyak generasi cerdas, harus melihat persoalan ini dengan jernih. Sebagai wakil rakyat, saya selalu melihat dan merespon, sejauhmana itu keinginanan masyarakat 8 kabupaten/kota di Barat Selatan,” sambungnya.
Sesuai pertanyaan wartawan kepentingan elit, Rafli menegaskan tidak tahu kepentingan dalam pemekaran itu. Dia hanya menginginkan kesejahteraan masyarakat di Barat Selatan.
“Saya tidak tahu itu kepentingan elit atau kepentingan siapa, dan apapun yang menjadi konsep MoU Helsinki. Yang saya ingingkan adalah rakyat Barat Selatan itu harus sejahtera,” pinta Rafli
“Dari awal saya mengatakan, bagaimana kepala daerah dari 8 kabupaten Barat Selatan Aceh ini melalui gubernur Aceh dan wakilnya harus mengajak merumuskan skema pembangunan yang lebih bagus. Lalu, menyepakati konsep poros pembangunan ekonomi yang terintegrasi,” tukasnya.
Bila hal itu terwujud, maka pemerintah pusat akan melihat komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.
“Kalau seperti ini dilahirkan, maka Pusat akan melihat kepentingan bersama di Barat Selatan Aceh. Misalnya nanti melahirlah infrastrukur penunjang, bandara yang layak atau nomor dua terbesar di Aceh, pelabuhan layak eskpor impor, dan industri yang menjadi pengembangan ekonomi di sana,” demikian Rafli.(goaceh.co)
“Menyangkut pemekaran entah itu ALA, Abas dan sebagainya, khusus Barat Selatan ini harus direspon oleh orang-orang yang paham. Mereka harus membangun kebersamaan untuk melihat persoalan tersebut. Bila itu terjadi, harapan rakyat akan tersalurkan dengan tepat,” tutur seniman kelahiran Aceh Selatan, 1 Agustus 1967 itu.
“Oleh karena itu saya tegaskan lagi bagaimana potensi sumber daya manusia (SDM) di Barat Selatan, yang kita ketahui banyak generasi cerdas, harus melihat persoalan ini dengan jernih. Sebagai wakil rakyat, saya selalu melihat dan merespon, sejauhmana itu keinginanan masyarakat 8 kabupaten/kota di Barat Selatan,” sambungnya.
Sesuai pertanyaan wartawan kepentingan elit, Rafli menegaskan tidak tahu kepentingan dalam pemekaran itu. Dia hanya menginginkan kesejahteraan masyarakat di Barat Selatan.
“Saya tidak tahu itu kepentingan elit atau kepentingan siapa, dan apapun yang menjadi konsep MoU Helsinki. Yang saya ingingkan adalah rakyat Barat Selatan itu harus sejahtera,” pinta Rafli
“Dari awal saya mengatakan, bagaimana kepala daerah dari 8 kabupaten Barat Selatan Aceh ini melalui gubernur Aceh dan wakilnya harus mengajak merumuskan skema pembangunan yang lebih bagus. Lalu, menyepakati konsep poros pembangunan ekonomi yang terintegrasi,” tukasnya.
Bila hal itu terwujud, maka pemerintah pusat akan melihat komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.
“Kalau seperti ini dilahirkan, maka Pusat akan melihat kepentingan bersama di Barat Selatan Aceh. Misalnya nanti melahirlah infrastrukur penunjang, bandara yang layak atau nomor dua terbesar di Aceh, pelabuhan layak eskpor impor, dan industri yang menjadi pengembangan ekonomi di sana,” demikian Rafli.(goaceh.co)
loading...
Post a Comment