AMP - Pengunjuk rasa mengatakan warga asing, seperti Annan, seharusnya tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.
Ratusan pegiat Buddha di Myanmar menyoraki dan mengejek mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, saat tiba di negara bagian Rakhine.
Annan diminta pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk megepalai sebuah komisi guna mengkaji konflik etnik di negara bagian barat negara itu.
Para pengunjuk rasa mengatakan ini adalah masalah internal dan warga asing seharusnya tidak mencampuri urusan mereka.
Puluhan ribu anggota kelompok minorotas Rohingya, yang pada umumnya Muslim, harus mengungsi karena serangkaian serangan warga Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha. Banyak dari mereka harus meninggalkan negara itu, termasuk mengungsi ke Indonesia dan Malaysia.
Hingga akhir November 2014, terdapat 40.070 pengungsi Rohingya yang terdaftar di UNHCR di Malaysia. Adapun di Indonesia terdapat 738 pengungsi Rohingya dari Myanmar hingga akhir Februari 2015.
Kekerasan terhadap orang Rohingya di Myanmar ini menyebabkan sejumlah orang mempertanyakan komitmen Aung San Suu Kyi terkait hak asasi manusia.(VIVA)
Ratusan pegiat Buddha di Myanmar menyoraki dan mengejek mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, saat tiba di negara bagian Rakhine.
Annan diminta pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk megepalai sebuah komisi guna mengkaji konflik etnik di negara bagian barat negara itu.
Para pengunjuk rasa mengatakan ini adalah masalah internal dan warga asing seharusnya tidak mencampuri urusan mereka.
Puluhan ribu anggota kelompok minorotas Rohingya, yang pada umumnya Muslim, harus mengungsi karena serangkaian serangan warga Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha. Banyak dari mereka harus meninggalkan negara itu, termasuk mengungsi ke Indonesia dan Malaysia.
Hingga akhir November 2014, terdapat 40.070 pengungsi Rohingya yang terdaftar di UNHCR di Malaysia. Adapun di Indonesia terdapat 738 pengungsi Rohingya dari Myanmar hingga akhir Februari 2015.
Kekerasan terhadap orang Rohingya di Myanmar ini menyebabkan sejumlah orang mempertanyakan komitmen Aung San Suu Kyi terkait hak asasi manusia.(VIVA)
loading...
Post a Comment