AMP - Pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (ZIKIR) akan berakhir, janji kampanye pun ditelan oleh kekuasaan. namun yang sayangnya program penghapusan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang di gantikan dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pun tak terwujud pasalnya JKRA bertentangan dengan BPJS.
Dikutip dari Modusaceh.co, Jumat, 16 September 2016. Ketua DewanPerwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muharuddin, Jumat (16/09/2016) melakukan pertemuan dengan ketua Komisi dan tim panitia khusus (Pansus) pembahasan rancangan qanun (Raqan) yang telah ditetap dalam program legislasi (Prolega) tahun 2016.
Dari 15 raqan yang masuk prolega, satu rancangan qanun dibatalkan pembahasannya yaitu raqan qanun Aceh tentang Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pembatalan pembahasan raqan itu, disepakati dalam ruang rapat pimpinan DPRA, sebelum salat Jumat tadi.
Alasan dewan membatalkan pembahasan raqan JKRA tersebut karena khawatir double dengan BPJS yang berlaku secara nasional. “Raqan JKRA kita batalkan pembahasanya, karena takut double dengan BPJS,” ujar Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi dan tim Pansus pembahasan raqan tahun 2016, Jumat.
Kini, jumlah raqan yang harus dituntaskan DPR Aceh tinggal 14 raqan. Dari jumlah itu, lima sudah diparipurnakan oleh DPR Aceh. Seperti Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kemudian, Qanun Aceh tentang Pengendalian Sapi an Kerbau Betina Produktif.
Sedangkan sisanya ada yang mau diparipurna pada akhir September 2016 nanti. Misal raqan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh. “Raqan ini sudah finalisasi,” kata Muharuddin.
Sedangkan beberapa raqan lain, masih ada dalam tahapan pembahasan. Contoh raqan tentang Dana Cadangan Pemerintah Aceh. “Kita harapkan semua prolega bisa tuntas,” ujar kader PA itu.(Red)
Dari 15 raqan yang masuk prolega, satu rancangan qanun dibatalkan pembahasannya yaitu raqan qanun Aceh tentang Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pembatalan pembahasan raqan itu, disepakati dalam ruang rapat pimpinan DPRA, sebelum salat Jumat tadi.
Alasan dewan membatalkan pembahasan raqan JKRA tersebut karena khawatir double dengan BPJS yang berlaku secara nasional. “Raqan JKRA kita batalkan pembahasanya, karena takut double dengan BPJS,” ujar Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi dan tim Pansus pembahasan raqan tahun 2016, Jumat.
Kini, jumlah raqan yang harus dituntaskan DPR Aceh tinggal 14 raqan. Dari jumlah itu, lima sudah diparipurnakan oleh DPR Aceh. Seperti Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kemudian, Qanun Aceh tentang Pengendalian Sapi an Kerbau Betina Produktif.
Sedangkan sisanya ada yang mau diparipurna pada akhir September 2016 nanti. Misal raqan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh. “Raqan ini sudah finalisasi,” kata Muharuddin.
Sedangkan beberapa raqan lain, masih ada dalam tahapan pembahasan. Contoh raqan tentang Dana Cadangan Pemerintah Aceh. “Kita harapkan semua prolega bisa tuntas,” ujar kader PA itu.(Red)
loading...
Post a Comment