AMP - Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, tampak berang dengan komentar sejumlah pengamat, yang menyebutkan rencana dirinya bersama politisi Partai Aceh (PA) lain ingin mundur dari parlemen hanya gertak sambal.
Kepada Serambinews.com, Minggu (19/3) Azhari Cagee mengatakan, ia menantang para pengamat untuk potong telunjuk dan membuat perjanjian di notaris.
"Kalau MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa pilkada ini, saya akan mundur. Ayo kita ke notaris, buat perjanjian, kalau saya tidak mundur saya siap dipotong telunjuk, kalau saya mundur telunjuk mereka dipotong. Mau? Ini saya tantang pengamat," kata Azhari Cagee saat menghubungi Serambinews.com dari Jakarta.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Azhari Cagee adalah salah satu politisi Partai Aceh yang cukup getol menyuarakan keinginannya untuk mundur dari parlemen--jika MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh.
"Jadi, jangan bilang-bilang ini gertak sambal, saya serius dalam hal ini. Kita ingin UUPA ini diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," cetus Azhari. Ia juga meminta kepada semua pihak, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK saat ini.
Gugatan kata Azhari, adalah salah satu tahapan Pilkada Aceh. "Kalau MK tidak mengedepankan UUPA dalam persoalan ini, ya kita protes. Tahapan pilkada berjalan dengan UUPA, kok waktu penyelesaiannya tidak lagi dengan UUPA," pungkas Azhari Cagee. (serambinews.com)
Kepada Serambinews.com, Minggu (19/3) Azhari Cagee mengatakan, ia menantang para pengamat untuk potong telunjuk dan membuat perjanjian di notaris.
"Kalau MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa pilkada ini, saya akan mundur. Ayo kita ke notaris, buat perjanjian, kalau saya tidak mundur saya siap dipotong telunjuk, kalau saya mundur telunjuk mereka dipotong. Mau? Ini saya tantang pengamat," kata Azhari Cagee saat menghubungi Serambinews.com dari Jakarta.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Azhari Cagee adalah salah satu politisi Partai Aceh yang cukup getol menyuarakan keinginannya untuk mundur dari parlemen--jika MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh.
"Jadi, jangan bilang-bilang ini gertak sambal, saya serius dalam hal ini. Kita ingin UUPA ini diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," cetus Azhari. Ia juga meminta kepada semua pihak, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK saat ini.
Gugatan kata Azhari, adalah salah satu tahapan Pilkada Aceh. "Kalau MK tidak mengedepankan UUPA dalam persoalan ini, ya kita protes. Tahapan pilkada berjalan dengan UUPA, kok waktu penyelesaiannya tidak lagi dengan UUPA," pungkas Azhari Cagee. (serambinews.com)
loading...
Post a Comment