AMP - Kalangan dunia usaha dan pedagang merasakan tahun ini sebagai tahun paling sulit dibanding beberapa tahun sebelumnya. Di pasar-pasar para pedagang mengaku omset dagangannya makin hari makin minim. Mengindikasikan daya beli masyarakat menurun drastis.
Tidak susah susah mencari penyebabnya. Yang paling kentara adalah daya serap APBA tahun 2015 sampai awal September ini belum mencapai 40 persen. Artinya, kemacetan ekonomi Aceh dalam bahwa awam terjadi di hulu. Sebab, dunia usaha dan masyarakat Aceh “denyut ekonominya” sangat tergantung pada kelancaran serapan APBA dan APBK.
Karena itulah, pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi pihak yang paling dipersalahkan. Kalangan mahasiswa, misalnya, mendesak Pemerintah Aceh harusnya fokus menyelesaikan permasalahan yang substansial yaitu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “Jangan selalu terjebak dalam perkara yang tidak substansial yang mengakibatkan banyak polemik.”
Pemerintah beserta seluruh jajaran SKPA dalam sisa waktu tiga buloan tahun 2015 ini diminta dapat merelisasikan pembangunan dan program yang berdampak langsung pada kepentingan umum rakyat bukan kepentingan kelompok. “Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama, seperti tahun-tahun lalu, banyak anggaran yang tidak terserap kemudian harus dikembalikan lagi ke Pusat.”
Soal pemanfaatan dana sisa nantinya juga harus menjadi perhatian di tengah masa sulit. Paling tidak, dana yang tak terserap itu bisa dipakai untuk penguatan struktur ekonomi daerah. Menjadi catatan pula, angka SILPA yang lumayan besar tiap tahun merupakan gejala kurang baik bagi pengelolaan APBA. SILPA yang besar mengindikasikan belanja APBA kurang optimal untuk kepentingan dasar masyarakat.
Alokasi APBA semestinya dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur yang dapat mendorong sektor-sektor usaha di Aceh seperti pertanian yang belakangan mengalami perkembangan tidak menggembirakan.
Kemudian, penetapan APBA Perubahan hendaknya bisa dilaksanakan tepat waktu. Sebab, kecenderungan daerah ini untuk melakukan perubahan selalu menjelang akhir tahun anggaran berjalan. Inilah yang juga menjadi faktor yang mengurangi kemampuan daerah dalam optimalisasi belanja. Pelaksaanaan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian secara efektif.
Anggaran perubahan didasarkan pada komitmen pemerinntah dan legislatif untuk mengoptimalkan pendapatan dan memanfaatkan belanja pada hal-hal yang produktif.
Jadi, sekali lagi kita ingatkan, paling tidak ada tiga kebijakan strategis yang perlu dijalankan pemerintah di Aceh agar masa sulit ini tak kita rasakan lagi pada masa-masa mendatang. Pertama, pengelolaan
APBA dan APBK harus produktif melalui penguatan belanja modal. Kedua, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pemanfaatan dana SILPA untuk kegiatan pembangunan daerah, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif. Dan, ketiga, APBA/APBK perubahan menjelang akhir tahun perlu dihindari.
Tidak susah susah mencari penyebabnya. Yang paling kentara adalah daya serap APBA tahun 2015 sampai awal September ini belum mencapai 40 persen. Artinya, kemacetan ekonomi Aceh dalam bahwa awam terjadi di hulu. Sebab, dunia usaha dan masyarakat Aceh “denyut ekonominya” sangat tergantung pada kelancaran serapan APBA dan APBK.
Karena itulah, pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi pihak yang paling dipersalahkan. Kalangan mahasiswa, misalnya, mendesak Pemerintah Aceh harusnya fokus menyelesaikan permasalahan yang substansial yaitu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “Jangan selalu terjebak dalam perkara yang tidak substansial yang mengakibatkan banyak polemik.”
Pemerintah beserta seluruh jajaran SKPA dalam sisa waktu tiga buloan tahun 2015 ini diminta dapat merelisasikan pembangunan dan program yang berdampak langsung pada kepentingan umum rakyat bukan kepentingan kelompok. “Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama, seperti tahun-tahun lalu, banyak anggaran yang tidak terserap kemudian harus dikembalikan lagi ke Pusat.”
Soal pemanfaatan dana sisa nantinya juga harus menjadi perhatian di tengah masa sulit. Paling tidak, dana yang tak terserap itu bisa dipakai untuk penguatan struktur ekonomi daerah. Menjadi catatan pula, angka SILPA yang lumayan besar tiap tahun merupakan gejala kurang baik bagi pengelolaan APBA. SILPA yang besar mengindikasikan belanja APBA kurang optimal untuk kepentingan dasar masyarakat.
Alokasi APBA semestinya dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur yang dapat mendorong sektor-sektor usaha di Aceh seperti pertanian yang belakangan mengalami perkembangan tidak menggembirakan.
Kemudian, penetapan APBA Perubahan hendaknya bisa dilaksanakan tepat waktu. Sebab, kecenderungan daerah ini untuk melakukan perubahan selalu menjelang akhir tahun anggaran berjalan. Inilah yang juga menjadi faktor yang mengurangi kemampuan daerah dalam optimalisasi belanja. Pelaksaanaan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian secara efektif.
Anggaran perubahan didasarkan pada komitmen pemerinntah dan legislatif untuk mengoptimalkan pendapatan dan memanfaatkan belanja pada hal-hal yang produktif.
Jadi, sekali lagi kita ingatkan, paling tidak ada tiga kebijakan strategis yang perlu dijalankan pemerintah di Aceh agar masa sulit ini tak kita rasakan lagi pada masa-masa mendatang. Pertama, pengelolaan
APBA dan APBK harus produktif melalui penguatan belanja modal. Kedua, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pemanfaatan dana SILPA untuk kegiatan pembangunan daerah, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif. Dan, ketiga, APBA/APBK perubahan menjelang akhir tahun perlu dihindari.
loading...
Post a Comment