Banda Aceh -
Nama Ilyas A. Hamid alias Ilyas Pase, tentu tidak asing bagi masyarakat
Aceh, khususnya Aceh Utara, populernya nama Ilyas Pase bukan karena
prestasi dalam memimpin Aceh Utara Priode 2007-2012, melainkan menjadi
terpidana dalam kasus bobolnya kas Pemkab Aceh Utara hingga 220 Milyar.
Dalam
kasus dakwaan yang menimpa Ilyas Pase juga membeberkan sejumlah nama
aliran dana tersebut, bahkan Ilyas Pase membeberkan modud operandi
kejahatan yang dilakukannya.
Seperti
dilansir Serambinews.com, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menggelar sidang perdana terhadap mantan
bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid, Rabu (2/9). Pria yang akrab disapa
Ilyas Pase ini didakwa telah melakukan korupsi dana pinjaman daerah pada
PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp 7,5 miliar.
Terkait kasus ini, sebelumnya majelis hakim telah terlebih dahulu memvonis terhadap Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher. Sementara Ilyas Pase sudah dua kali menjalani proses hukum setelah sebelumnya terlibat dalam perkara deposito kas Pemkab Aceh Utara Rp 220 miliar bersama mantan wakil bupati Aceh Utara, Syarifuddin SE.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh, Suhendra SH dalam dakwaannya antara lain menjelaskan, Ilyas meminta Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher untuk mengajukan pinjaman kepada PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp 5,5 miliar. Dana itu untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum mendapat pengesahan APBK tahun 2009 dan bantuan masyarakat miskin korban konflik.
Lalu, Melodi menemui Kepala Cabang PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, Effendi Baharuddin. Namun, permohonan Melodi ditolak karena masih ada pinjaman daerah atas nama Tarmizi Abbas (penasehat bupati), Muhammad Thaib (penasehat bupati), dan Junaidi (anggota DPRK Aceh Utara) yang seluruhnya berjumlah Rp 2 miliar.
“Untuk melunasi utang tersebut, permohonan pinjaman yang semula Rp 5,5 miliar ditambah menjadi Rp 7,5 miliar. Karena itu, Effendi Burhanuddin meminta Melodi Thaher agar memenuhi semua persyaratan administrasi pinjaman, termasuk adanya surat persetujuan DPRK Aceh Utara,” baca Suhendra di depan terdakwa yang di kuasa hukumnya, Imam Syafi’I Siragih SH.
Pada 16 Oktober 2009, Ketua DPRK Aceh Utara menyetujui pinjaman terdakwa dan menandatangani surat persetujuan pinjaman (SPP). Lalu, Melodi Thaher bersama Muhammad Thaib menemui Kepala PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Effendi Baharuddin untuk menyerahkan surat permohonan.
Usai permohonan diterima, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Giro Nomor: 030-01.02.590056-6 atas nama Drs Melodi Thaher selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Rp 7.274.300.000. Uang itu ditrasfer setelah dipotong biaya provisi dan administrasi perbankan Rp 37,7 juta dan biaya bunga selama tiga bulan ke depan Rp 188 juta.
Setelah uang itu masuk ke rekening, Ilyas Pase selaku penanggung jawab tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bendahara umum daerah (BUD). Tapi Ilyas memerintahkan Melodi untuk melakukan pencairan dana itu secara bertahap dan diserahkan kepada beberapa nama. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh negara dirugikan sebesar Rp 7,5 miliar.
JPU Suhendra juga menjelaskan bahwa dana yang ditransfer ke rekening Kabag Ekonomi dan Investasi, Melodi Thaher ditarik dalam dua tahap. Pertama tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 3.871.000.000 dan kedua tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 3.441.000.000.
Berdasarkan arahan Ilyas Pase, uang itu diserahkan kepada Tarmizi Abbas selaku Penasehat Bupati Aceh Utara Tahun 2009, Rp 524.923.376, Junaidi selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 736.088.513, Junaidi selaku Ketua KONI Aceh Utara tahun 2009, Rp 500 juta, dan Muhammad Yahya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit di Kecamatan Kota Makmur, Aceh Utara, Rp 450 juta.
Selain itu, juga diserahkan untuk Misbahul Munir selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 300 juta, dan untuk Muhammad Thaib selaku penasihat Bupati Aceh Utara tahun 2009 diberi dalam tiga tahap, masing-masing Rp 1.343.611.112, Rp 713.611.112, dan Rp 630 juta.
Kemudian untuk Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha sebesar Rp 3,311,500,000. Dana itu dipergunakan untuk melunasi utang pribadi Ilyas A Hamid dan Muhammad Thaib serta fee utang tersebut kepada Direktur Utama PD Bina Usaha secara tunai. Sedangkan sisanya Rp 93.177.000 digunakan untuk keperluan pribadi Melodi Thaher. Akibat perbuatannya, Ilyas A Hamid dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
Terkait kasus ini, sebelumnya majelis hakim telah terlebih dahulu memvonis terhadap Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher. Sementara Ilyas Pase sudah dua kali menjalani proses hukum setelah sebelumnya terlibat dalam perkara deposito kas Pemkab Aceh Utara Rp 220 miliar bersama mantan wakil bupati Aceh Utara, Syarifuddin SE.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh, Suhendra SH dalam dakwaannya antara lain menjelaskan, Ilyas meminta Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher untuk mengajukan pinjaman kepada PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp 5,5 miliar. Dana itu untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum mendapat pengesahan APBK tahun 2009 dan bantuan masyarakat miskin korban konflik.
Lalu, Melodi menemui Kepala Cabang PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, Effendi Baharuddin. Namun, permohonan Melodi ditolak karena masih ada pinjaman daerah atas nama Tarmizi Abbas (penasehat bupati), Muhammad Thaib (penasehat bupati), dan Junaidi (anggota DPRK Aceh Utara) yang seluruhnya berjumlah Rp 2 miliar.
“Untuk melunasi utang tersebut, permohonan pinjaman yang semula Rp 5,5 miliar ditambah menjadi Rp 7,5 miliar. Karena itu, Effendi Burhanuddin meminta Melodi Thaher agar memenuhi semua persyaratan administrasi pinjaman, termasuk adanya surat persetujuan DPRK Aceh Utara,” baca Suhendra di depan terdakwa yang di kuasa hukumnya, Imam Syafi’I Siragih SH.
Pada 16 Oktober 2009, Ketua DPRK Aceh Utara menyetujui pinjaman terdakwa dan menandatangani surat persetujuan pinjaman (SPP). Lalu, Melodi Thaher bersama Muhammad Thaib menemui Kepala PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Effendi Baharuddin untuk menyerahkan surat permohonan.
Usai permohonan diterima, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Giro Nomor: 030-01.02.590056-6 atas nama Drs Melodi Thaher selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Rp 7.274.300.000. Uang itu ditrasfer setelah dipotong biaya provisi dan administrasi perbankan Rp 37,7 juta dan biaya bunga selama tiga bulan ke depan Rp 188 juta.
Setelah uang itu masuk ke rekening, Ilyas Pase selaku penanggung jawab tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bendahara umum daerah (BUD). Tapi Ilyas memerintahkan Melodi untuk melakukan pencairan dana itu secara bertahap dan diserahkan kepada beberapa nama. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh negara dirugikan sebesar Rp 7,5 miliar.
JPU Suhendra juga menjelaskan bahwa dana yang ditransfer ke rekening Kabag Ekonomi dan Investasi, Melodi Thaher ditarik dalam dua tahap. Pertama tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 3.871.000.000 dan kedua tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 3.441.000.000.
Berdasarkan arahan Ilyas Pase, uang itu diserahkan kepada Tarmizi Abbas selaku Penasehat Bupati Aceh Utara Tahun 2009, Rp 524.923.376, Junaidi selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 736.088.513, Junaidi selaku Ketua KONI Aceh Utara tahun 2009, Rp 500 juta, dan Muhammad Yahya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit di Kecamatan Kota Makmur, Aceh Utara, Rp 450 juta.
Selain itu, juga diserahkan untuk Misbahul Munir selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 300 juta, dan untuk Muhammad Thaib selaku penasihat Bupati Aceh Utara tahun 2009 diberi dalam tiga tahap, masing-masing Rp 1.343.611.112, Rp 713.611.112, dan Rp 630 juta.
Kemudian untuk Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha sebesar Rp 3,311,500,000. Dana itu dipergunakan untuk melunasi utang pribadi Ilyas A Hamid dan Muhammad Thaib serta fee utang tersebut kepada Direktur Utama PD Bina Usaha secara tunai. Sedangkan sisanya Rp 93.177.000 digunakan untuk keperluan pribadi Melodi Thaher. Akibat perbuatannya, Ilyas A Hamid dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
loading...
Post a Comment