BRA Sudah Selesai, Malah Lanjutannya Belum Resmi, Kok Gubernur Aceh Malah Bantu KPA Rp860 Miliar

Banda Aceh - Seluruh peserta dan beberapa narasumber Diskusi Publik sempat kaget mendengar adanya informasi Gubernur Aceh telah membantu Komite Peralihan Aceh (KPA) sebanyak Rp860 miliar.
Diskusi publik yang digagas oleh PW Kammi Aceh bertemakan “Kelompok Din Minimi : Dibunuh atau Disentuh” berlangsung di Lantai II Gedung Kesbangpolinmas Provinsi Aceh, Sabtu (5/9/2015) dihadri oleh ratusan peserta sebagian besar dari mahasiswa.
Hal itu terungkap setelah salah seorang narasumber, Yarmen Dinamika mengutip pernyataan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah terkait dana bantuan sosial untuk KPA.
“Saya sudah titip dana untuk KPA sebesar Rp860 miliar kepada petinggi KPA, apakah dana itu sudah turun ke bawah, saya tidak tahu,” kata Yarmen Dinamika mengutip Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
Yarmen mengatakan hal tersebut berkaitan dengan dana Reintegrasi Aceh yang sudah selesai. Mantan Liaison Officer BRA masa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini mengatakan dana reintegrasi sudah selesai disalurkan. Ada 3.000 eks GAM mendapat dana sebesar Rp25 juta, dan 6.200 orang kepada inong balee, polisi GAM juga sudah mendapat dana tersebut sebesar Rp10 juta.

“JIka Din Minimi adalah Eks GAM, maka dia dan keluarganya sudah mendapatkan dana tersebut, bahkan jika rumahnya terbakar juga sudah dibantu,” ujar Yarmen menyakinkan.
Mendengar informasi itu sejumlah peserta yang umumnya dari mahasiswa mengaku kaget. Moderator acara, Nasir Djamil juga anggota Komisi III DPR RI mengulang lagi pernyataan tersebut.
Dijumpai usai acara, Nasir Djamil mengaku infomasi itu adalah penting. Harus ada pihak yang melakukan audit karena ini uang negara.

“Saya mengutip dari Yarmen Dinamika dalam diskusi tadi, uang bantuan sosial itu untuk KPA Aceh sebesar Rp860 miliar, harus di audit penggunaannya, walaupun Gubernur Aceh juga pernah mengatakan silahkan di audit dana Otsus, dana bansos ini juga bagian dari Otsus,” kata Nasir Djamil berjanji akan mendalami lagi informasi itu untuk kemudian meminta pihak terkait melakukan audit.

Hal yang senada juga disampaikan Safaruddin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) atau lebih dikenal dengan Din Yara.

Diundang sebagai pemateri, Din Yara menegaskan bahwa dana bansos sebesar yang disebutkan itu untuk KPA, kemungkinan tidak mengalir ke bawah. “Itu uang negara, harus di audit penggunaannya,” kata Din Yara.
Sementara Mukhlis Abee ketika dikonfirmasi acehterkini mengaku Gubernur Aceh itu asal bunyi.
“Tidak ada dalam bentuk uang tunai, kita pernah mengusulkan Rp600 miliar untuk KPA hanya pada tahun 2013 dalam bentuk program-program atau kegiatan melalui SKPA,” kata Mukhlis Abee yang saat itu menjabat sebagai Juru Bicara KPA Pusat.
“Jangan salahkan KPA, silahkan audit SKPA, apakah dinas-dinas itu menjalankan sesuai dengan usulan, silahkan audit dinas-dinas itu, diduga dinas-dinas itu banyak bermain,” ujar Mukhlis Abee.
“Catat itu, bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk program dan kegiatan, itu pun hanya tahun 2013 itu saja, pada tahun 2014 dan 2015 KPA tidak dipedulikan lagi,” demikian Mukhlis Abee.
Adapun narasumber pada acara tersebut adalah Safaruddin (YARA), Basri Efendi (Mantan Ketua KAMMI Aceh), Saladin dan Tim Polda (Humas Polda Aceh), Aryos Nivada (Pengamat Politik dan Keamanan Aceh), Yarmen Dinamika (Media) dan Nasir Djamil (Moderator).

Sumber: acehterkini.com