Koordinator GAM Haba Peunjata pers 4 Desember 2015 Himbauan Keu bandum bansa Atjeh Dan Djajaran GAM Seumpeuna Uroe Ulangthon GAM Njang Keu 39
AMP - Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki, Finlandia, tahun 2005, Bakhtiar Abdullah mengatakan, di masa damai ini semua pihak wajib memperjuangkan optimalisasi pencapaian butir-butir MoU Helsinki demi untuk rakyat. Termasuk menuntaskan soal bendera dan lambang Aceh yang masih mengambang.
Untuk itu, menurutnya, wajib diupayakan strategi dan langkah-langkah yang bijaksana agar butir-butir MoU Helsinki, meskipun lambat terealisasi, tapi harus menguntungkan rakyat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan soal bendera. “Dalam konteks damai Aceh, sampai sekarang perkara bendera itu masih belum tuntas. Kalau saja kita mau mengubah bendera tersebut dengan mekanisme demokratis, dengan kita terima masukan dan aspirasi rakyat Aceh, maka isu bendera ini pasti tuntas,” kata Bakhtiar Abdullah yang dalam press release pribadinya ke Serambi kemarin menyebut dirinya sebagai Koordinator GAM.
Press realese berbahasa itu dia sebut “Haba Peunjata Pers 4 Désèmbèr 2015”, Himbauan keu bandum bansa Atjèh dan djajaran GAM seumpeuna Uroë Ulangthôn GAM njang keu 39.
Menurut Bakhtiar, akibat berlarut-larutnya persoalan bendera tersebut, sehingga butir-butir MoU Helsinki yang lebih penting, misalnya, hal-hal yang menyangkut kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat, termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Pengadilan HAM untuk Aceh, dan lain-lain, menjadi kurang fokus ditangani. Apalagi dalam hal menyantuni anak-anak yatim korban konflik dan kaum duafa yang hingga kini belum merata.
“Jika hal yang utama ini tidak kita dorong dan upayakan berjalan, maka selamanyalah Aceh ini tidak akan bangkit dan maju, meskipun kekayaan Aceh melimpah ruah,” imbuhnya.
Upaya itu, lanjut Bakhtiar, semuanya tak akan berhasil jika di kalangan eks anggota GAM bercerai-berai dan bermusuhan dengan sesamanya.
“GAM wajib utuh dan solid sebagai sebuah organisasi politik yang masih eksis dan bisa menjadi perisai rakyat Aceh untuk memperjuangakn kelanjutan MoU Helsinki sampai semua butir-butir MoU tersebut terlaksana dengan sempurna,” kata Bakhtiar Abdullah.
Dia ingatkan bahwa pihak GAM sudah komit untuk memilih jalur damai dalam penyelesaian konflik Aceh. Komitmen itu masih dipegang teguh hingga kini. “Maka wajib atas kita dan pihak RI bersama-sama memenuhi komitmen tersebut dengan memperjuangkan semua butir-butir MoU Helsinki dengan strategi yang lebih kita utamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh daripada kepentingan pribadi dan kelompok,” imbuhnya.
Tuntaskan
Untuk itu, menurutnya, wajib diupayakan strategi dan langkah-langkah yang bijaksana agar butir-butir MoU Helsinki, meskipun lambat terealisasi, tapi harus menguntungkan rakyat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan soal bendera. “Dalam konteks damai Aceh, sampai sekarang perkara bendera itu masih belum tuntas. Kalau saja kita mau mengubah bendera tersebut dengan mekanisme demokratis, dengan kita terima masukan dan aspirasi rakyat Aceh, maka isu bendera ini pasti tuntas,” kata Bakhtiar Abdullah yang dalam press release pribadinya ke Serambi kemarin menyebut dirinya sebagai Koordinator GAM.
Press realese berbahasa itu dia sebut “Haba Peunjata Pers 4 Désèmbèr 2015”, Himbauan keu bandum bansa Atjèh dan djajaran GAM seumpeuna Uroë Ulangthôn GAM njang keu 39.
Menurut Bakhtiar, akibat berlarut-larutnya persoalan bendera tersebut, sehingga butir-butir MoU Helsinki yang lebih penting, misalnya, hal-hal yang menyangkut kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat, termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Pengadilan HAM untuk Aceh, dan lain-lain, menjadi kurang fokus ditangani. Apalagi dalam hal menyantuni anak-anak yatim korban konflik dan kaum duafa yang hingga kini belum merata.
“Jika hal yang utama ini tidak kita dorong dan upayakan berjalan, maka selamanyalah Aceh ini tidak akan bangkit dan maju, meskipun kekayaan Aceh melimpah ruah,” imbuhnya.
Upaya itu, lanjut Bakhtiar, semuanya tak akan berhasil jika di kalangan eks anggota GAM bercerai-berai dan bermusuhan dengan sesamanya.
“GAM wajib utuh dan solid sebagai sebuah organisasi politik yang masih eksis dan bisa menjadi perisai rakyat Aceh untuk memperjuangakn kelanjutan MoU Helsinki sampai semua butir-butir MoU tersebut terlaksana dengan sempurna,” kata Bakhtiar Abdullah.
Dia ingatkan bahwa pihak GAM sudah komit untuk memilih jalur damai dalam penyelesaian konflik Aceh. Komitmen itu masih dipegang teguh hingga kini. “Maka wajib atas kita dan pihak RI bersama-sama memenuhi komitmen tersebut dengan memperjuangkan semua butir-butir MoU Helsinki dengan strategi yang lebih kita utamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh daripada kepentingan pribadi dan kelompok,” imbuhnya.
Tuntaskan
Sementara itu, Senator Aceh, Fachrul Razi MIP mendesak pemerintah pusat menyelesaikan persoalan lambang dan bendera Aceh. Desakan itu dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (1/12).
“Soal lambang dan bendera Aceh harus secepatnya diselesaikan. Jangan dibiarkan mengambang,” kata Fachrul Razi yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI.
Ia menyayangkan sikap pemerintah pusat yang masih sangat paranoid dan ketakutan melihat Aceh. “Seakan-akan masih ada separatisme di Aceh,” ucapnya.
Fachrul mengatakan bahwa Aceh telah menjadi bagian dari NKRI dan bendera Aceh tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan Pancasila.
Fachrul meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah itu agar direvisi atau dicabut. Ia menilai PP tersebut terlalu tendensius dan menunjukkan sikap pusat yang sengaja menciptakan konflik baru di Aceh.
Sumber : aceh.tribunnews.com
loading...
Post a Comment