AMP - Empat aktivis organisasi Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) hadir dalam forum internasional yang digelar di kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia pada 24-25 November, di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. Forum tersebut adalah forum tahunan yang diselenggarakan oleh PBB.
Dalam forum itu, empat aktivis ASNLF, Imran Syahbuddin, Yusri Taleb, Asnawi Ali, dan Yusril Abdullah, menyoroti kasus perlawanan kelompok bersenjata Din Minimi yang terjadi di Aceh setahun terakhir. Fokus aktivis tersebut adalah kepada operasi yang dilakukan aparat keamanan dalam melumpuhkan warga sipil yang tergabung dalam kelompok tersebut, yang selama ini diklaim sebagai pelaku kriminal bersenjata.
Diketahui Serambi dari video yang diunggah pada laman webtv.un.org dua hari lalu, Wakil Sekretaris ASNLF, Asnawi Ali, terlihat berbicara selama tiga menit dalam forum tersebut. Ia mengatakan, pelumpuhan terhadap beberapa warga sipil yang terlibat dalam kelompok tersebut termasuk cara di luar koridor hukum dan menyalahi aturan, karena Indonesia adalah negara yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
“Yang kami sampaikan fokus kepada warga sipil Aceh yang menjadi korban dalam operasi pihak keamanan sejak Maret 2015. Seperti Junaidi (Beurijuek) warga sipil yang terbukti tanpa senjata tetapi tetap dilumpuhkan dengan menembak mati saat kejadian di SPBU Batuphat, Muara Satu, Lhokseumawe, Kamis 27 Agustus lalu,” tulis Asnawi Ali menjawab Serambi melalui media sosial tadi malam.
Kasus lainnya yang juga disampaikan adalah penyergapan salah satu anggota kelompok bersenjata bernama Ridwan pada 20 Agustus lalu di Aceh Utara.
Seperti dimuat pada Serambinews.com sebelumnya, Asnawi Ali mendesak PBB untuk menekan Indonesia agar bertindak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku setiap operasi saat memburu anggota kelompok bersenjata itu. “Banyak kasus impunitas (kekebalan hukum) yang menyebabkan selalu terulangnya kasus kekerasan seperti itu di tanah rencong,” katanya.
Ditanya kenapa ASNLF sangat menyoroti kasus tersebut, Asnawi Ali mengatakan, itu memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral organisasi ASNLF. Asnawi juga mengatakan, keikutsertaan ASNLF dalam forum itu karena organisai yang pernah dikomandoi almarhum Hasan Tiro itu sudah terdaftar sebagai organisasi legal berkat lobi bantuan UNPO.
“Acara kemarin Indonesia diwakilkan oleh First Secretary Dubes Indonesia di Jenewa, namanya Caka A Awal. Semua yang kita sampaikan langsung didengar olehnya dan perwakilan dari dubes yang lain,” pungkas Asnawi Ali dalam wawancara singkat dengan Serambi tadi malam.
Dalam forum itu, empat aktivis ASNLF, Imran Syahbuddin, Yusri Taleb, Asnawi Ali, dan Yusril Abdullah, menyoroti kasus perlawanan kelompok bersenjata Din Minimi yang terjadi di Aceh setahun terakhir. Fokus aktivis tersebut adalah kepada operasi yang dilakukan aparat keamanan dalam melumpuhkan warga sipil yang tergabung dalam kelompok tersebut, yang selama ini diklaim sebagai pelaku kriminal bersenjata.
Diketahui Serambi dari video yang diunggah pada laman webtv.un.org dua hari lalu, Wakil Sekretaris ASNLF, Asnawi Ali, terlihat berbicara selama tiga menit dalam forum tersebut. Ia mengatakan, pelumpuhan terhadap beberapa warga sipil yang terlibat dalam kelompok tersebut termasuk cara di luar koridor hukum dan menyalahi aturan, karena Indonesia adalah negara yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
“Yang kami sampaikan fokus kepada warga sipil Aceh yang menjadi korban dalam operasi pihak keamanan sejak Maret 2015. Seperti Junaidi (Beurijuek) warga sipil yang terbukti tanpa senjata tetapi tetap dilumpuhkan dengan menembak mati saat kejadian di SPBU Batuphat, Muara Satu, Lhokseumawe, Kamis 27 Agustus lalu,” tulis Asnawi Ali menjawab Serambi melalui media sosial tadi malam.
Kasus lainnya yang juga disampaikan adalah penyergapan salah satu anggota kelompok bersenjata bernama Ridwan pada 20 Agustus lalu di Aceh Utara.
Seperti dimuat pada Serambinews.com sebelumnya, Asnawi Ali mendesak PBB untuk menekan Indonesia agar bertindak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku setiap operasi saat memburu anggota kelompok bersenjata itu. “Banyak kasus impunitas (kekebalan hukum) yang menyebabkan selalu terulangnya kasus kekerasan seperti itu di tanah rencong,” katanya.
Ditanya kenapa ASNLF sangat menyoroti kasus tersebut, Asnawi Ali mengatakan, itu memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral organisasi ASNLF. Asnawi juga mengatakan, keikutsertaan ASNLF dalam forum itu karena organisai yang pernah dikomandoi almarhum Hasan Tiro itu sudah terdaftar sebagai organisasi legal berkat lobi bantuan UNPO.
“Acara kemarin Indonesia diwakilkan oleh First Secretary Dubes Indonesia di Jenewa, namanya Caka A Awal. Semua yang kita sampaikan langsung didengar olehnya dan perwakilan dari dubes yang lain,” pungkas Asnawi Ali dalam wawancara singkat dengan Serambi tadi malam.
Serambinews.com
loading...
Post a Comment