AMP - Sekretris DPD Golkar Aceh H.Muntasir Hamid didampingi Ketua DPD Golkar Aceh Yusuf Ishak dan juga Ketua Fraksi Golkar Aminuddin, M.Kes sepakat melayangkan surat mosi tak percaya kepada Gubernur Aceh terkait "Pelecehan" terhadap lembaga DPR Aceh beberapa waktu lalu dengan pernyataan APBA-Pungoe.
"Gubernur Aceh melecehkan lembaga DPR Aceh, tidak seharusnya kata-kata itu dikeluarkan oleh seorang Gubernur," ujar Muntasir, di Banda Aceh, Jumat (20/11/2015).
Disamping itu juga, DPD I Golkar Aceh kecewa dengan campur tangan Gubernur Aceh terhadap reposisi Sulaiman Abda.
Bahkan, ia meminta kepada ketua DPR Aceh untuk memanggil Gubernur Aceh agar mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dilayangkan surat pembatalan reposisi Sulaiman Abda, beberapa waktu lalu.
Ia juga menghimbau kepada anggota DPR Aceh, agar tidak perlu takut atas intervensi dari para pihak, yang terpenting anggota DPR Aceh senantiasa memperjuangkan hak rakyat.
"Kalau sarat dengan kepentingan kelompok tidak perlu kawam-kawan bahas RAPBA 2016," katanya.
Saat paripurna atau pertemuan lainya dengan DPR Aceh, oleh Gubernur harus menghadirkan wakil Gubernur Aceh agar semua kepentingan masyarakat terakomodir.
Sementara itu, ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aminuddin M.Kes, mengatakan, seluruh anggota dan fraksi Golkar tidak akan membahas RAPBA 2016, jika persoalan antar Gubernur dengan DPR Aceh tidak diselesaikan.
"Untuk apa kita bahas anggaran itu, kalau Gubernur melecehkan lembaga terhormat DPR Aceh," katanya.
Disamping itu juga, jika pembahasan RAPBA 2016 sarat dengan kepentingan kelompok, maka kami Fraksi Golkar tidak melanjutkan pembahasan tersebut.
"Gubernur Aceh melecehkan lembaga DPR Aceh, tidak seharusnya kata-kata itu dikeluarkan oleh seorang Gubernur," ujar Muntasir, di Banda Aceh, Jumat (20/11/2015).
Disamping itu juga, DPD I Golkar Aceh kecewa dengan campur tangan Gubernur Aceh terhadap reposisi Sulaiman Abda.
Bahkan, ia meminta kepada ketua DPR Aceh untuk memanggil Gubernur Aceh agar mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dilayangkan surat pembatalan reposisi Sulaiman Abda, beberapa waktu lalu.
Ia juga menghimbau kepada anggota DPR Aceh, agar tidak perlu takut atas intervensi dari para pihak, yang terpenting anggota DPR Aceh senantiasa memperjuangkan hak rakyat.
"Kalau sarat dengan kepentingan kelompok tidak perlu kawam-kawan bahas RAPBA 2016," katanya.
Saat paripurna atau pertemuan lainya dengan DPR Aceh, oleh Gubernur harus menghadirkan wakil Gubernur Aceh agar semua kepentingan masyarakat terakomodir.
Sementara itu, ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aminuddin M.Kes, mengatakan, seluruh anggota dan fraksi Golkar tidak akan membahas RAPBA 2016, jika persoalan antar Gubernur dengan DPR Aceh tidak diselesaikan.
"Untuk apa kita bahas anggaran itu, kalau Gubernur melecehkan lembaga terhormat DPR Aceh," katanya.
Disamping itu juga, jika pembahasan RAPBA 2016 sarat dengan kepentingan kelompok, maka kami Fraksi Golkar tidak melanjutkan pembahasan tersebut.
LINTASACEH
loading...
Post a Comment