AMP - Forum Mahasiswa As-Singkily (Family) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam seperti disampaikan Gubernur Aceh saat pertemuan dengan mahasiswa dan pemuda Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam tanggal 17 April 2015 di Pendopo Gubernur Aceh.
Menurut Koordinator Family Mawardi dalam keterangan tertulisnys, pada pertemuan tersebut ada beberapa hal penting yang dijanjikan Gubernur diantaranya peningkatan SDM di Aceh Singkil dan Subulussalam, pembangunan Rumah Sakit Regional di Subulussalam dan Pembangunan Kampus di Bumi Syekh Abdur-rauf As-Singkily, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan industri. Bahkan dalam pertemuan tersebut Gubernur juga bersedia memberikan kesempatan kepada putera terbaik Aceh Singkil dan Subulussalam yang memiliki kapasitas untuk menjabat pimpinan SKPA.
“Sejauh ini kami menilai tidak ada tindak lanjut dari SKPA yang diinstruksikan Gubernur menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, SKPA terkesan mengabaikan begitu saja amanah Gubernur melalui surat tanggal 27 April 2015/ 8 Ra’jab 1436 H, nomor 120. 04/8060, bersifat : penting, dengan perihal tindak lanjut pertemuan dengan mahasiswa dan pemuda kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam.
Adapun SKPA yang disurati Gubernur adalah Kepala Bappeda Aceh, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Kepala Dinas Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Pertambangan dan energi Aceh, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Kepala Biro Adm Pembangunan Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh.
Hal ini terbukti dari 11 SKPA yang disurati Gubernur baru Kesbangpol dan linmas Aceh yang terlihat turun ke Aceh Singkil, melakukan komunikasi dengan mahasiswa, pemuda dan masyarakat, bahkan kepala kesbangpol dan linmas Aceh sempat bermalam selama 13 hari bersama pangdam dan kapolda di Aceh. Langkah kesbangpol dan linmas tersebut perlu diapresiasi, dan kita harapkan untuk dapat ditingkatkan ke depannya agar lebih optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
Tapi, ironisnya 10 SKPA lainnya belum terlihat melakukan apa-apa bahkan terkesan mengabaikan begitu saja amanah gubernur terkait Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Untuk itu, kami mendesak gubernur untuk bertindak tegas, jika perlu copot saja kepala SKPA terkait. Agar kepercayaan masyarakat kepada Gubernur tidak luntur hanya dikarenakan tindakan SKPA yang mengabaikan dan menganak tirikan Aceh Singkil dan Subulussalam.
“Selain itu, kami harap Gubernur tidak lupa akan janjinya untuk segera memberikan kesempatan kepada putera terbaik Aceh Singkil dan Subulussalam untuk menjabat sebagai kepala SKPA. Pasalnya ini sudah cukup lama dijanjikan dan belum juga ditepati Gubernur, sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Sudah tiga tahun pemerintahan Zikir, tapi terlihat tidak ada putera dari wilayah selatan Aceh yang diakomodir sebagai kepala SKPA. Apakah tidak ada SDM yang layak atau memang ada faktor lainnya, ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Seharusnya Gubernur bisa lebih bijaksana untuk mengakomodir putera Aceh Singkil dan Subulussalam dalam kabinetnya sebagai presentatif, demi terwujudnya proporsional dan professional dalam pemerintahan Aceh.[WOL]
Menurut Koordinator Family Mawardi dalam keterangan tertulisnys, pada pertemuan tersebut ada beberapa hal penting yang dijanjikan Gubernur diantaranya peningkatan SDM di Aceh Singkil dan Subulussalam, pembangunan Rumah Sakit Regional di Subulussalam dan Pembangunan Kampus di Bumi Syekh Abdur-rauf As-Singkily, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan industri. Bahkan dalam pertemuan tersebut Gubernur juga bersedia memberikan kesempatan kepada putera terbaik Aceh Singkil dan Subulussalam yang memiliki kapasitas untuk menjabat pimpinan SKPA.
“Sejauh ini kami menilai tidak ada tindak lanjut dari SKPA yang diinstruksikan Gubernur menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, SKPA terkesan mengabaikan begitu saja amanah Gubernur melalui surat tanggal 27 April 2015/ 8 Ra’jab 1436 H, nomor 120. 04/8060, bersifat : penting, dengan perihal tindak lanjut pertemuan dengan mahasiswa dan pemuda kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam.
Adapun SKPA yang disurati Gubernur adalah Kepala Bappeda Aceh, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Kepala Dinas Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Pertambangan dan energi Aceh, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Kepala Biro Adm Pembangunan Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh.
Hal ini terbukti dari 11 SKPA yang disurati Gubernur baru Kesbangpol dan linmas Aceh yang terlihat turun ke Aceh Singkil, melakukan komunikasi dengan mahasiswa, pemuda dan masyarakat, bahkan kepala kesbangpol dan linmas Aceh sempat bermalam selama 13 hari bersama pangdam dan kapolda di Aceh. Langkah kesbangpol dan linmas tersebut perlu diapresiasi, dan kita harapkan untuk dapat ditingkatkan ke depannya agar lebih optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
Tapi, ironisnya 10 SKPA lainnya belum terlihat melakukan apa-apa bahkan terkesan mengabaikan begitu saja amanah gubernur terkait Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Untuk itu, kami mendesak gubernur untuk bertindak tegas, jika perlu copot saja kepala SKPA terkait. Agar kepercayaan masyarakat kepada Gubernur tidak luntur hanya dikarenakan tindakan SKPA yang mengabaikan dan menganak tirikan Aceh Singkil dan Subulussalam.
“Selain itu, kami harap Gubernur tidak lupa akan janjinya untuk segera memberikan kesempatan kepada putera terbaik Aceh Singkil dan Subulussalam untuk menjabat sebagai kepala SKPA. Pasalnya ini sudah cukup lama dijanjikan dan belum juga ditepati Gubernur, sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Sudah tiga tahun pemerintahan Zikir, tapi terlihat tidak ada putera dari wilayah selatan Aceh yang diakomodir sebagai kepala SKPA. Apakah tidak ada SDM yang layak atau memang ada faktor lainnya, ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Seharusnya Gubernur bisa lebih bijaksana untuk mengakomodir putera Aceh Singkil dan Subulussalam dalam kabinetnya sebagai presentatif, demi terwujudnya proporsional dan professional dalam pemerintahan Aceh.[WOL]
loading...
Post a Comment