AMP - Perdamaian Aceh telah berusia 10 tahun pada tanggal 15 Agustus 2015 lalu. Selama proses perdamaian, salah satu agenda pemerintah dalam mengisi dan merawat perdamaian adalah proses reintegrasi Aceh, terutama reintegrasi mantan kombatan, tapol/napol hingga masyarakat korban konflik.
Dalam pasal 1 point 8 draft Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang disusun oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRA, disebutkan ”Reintegrasi adalah pengembalian mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial dan rahabilitasi serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja sesuai dengan point MoU”. (dpra.acehprov.go.id)
Beberapa waktu lalu, upaya menghidupkan kembali BRA yang diinisiasi oleh DPRA memunculkan berbagai tanggapan pro-kontra dari kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, anggota parlemen, LSM dan masyarakat luas ikut menanggapi upaya DPRA mengaktifkan kembali BRA.
Guru Besar UIN Ar Raniry, Prof Yusny Saby, dalam headline Serambi Indonesia (1 September 2015), menyatakan ”Masa reintegrasi sudah selesai pada era rehab rekons, kalau ada pihak yang ingin mengembalikan BRA, ini bisa menimbulkan kesan negatif dan rawan terjadinya disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat Aceh”.
Sejumlah elemen sipil juga menilai rencana menghidupkan kembali BRA sebagai langkah mundur, mengingat BRA sudah dibubarkan pada Januari 2013 lalu. Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama oleh tujuh lembaga swadaya masyarakat di Aceh.
Apa sebenarnya pokok permasalahan terkait proses reintegrasi Aceh? Dari berbagai sumber pemberitaan media, penulis menyimpulkan bahwa akar persoalan Reintegrasi Aceh antara lain; Selama 10 tahun usia damai, dana yang mengalir ke Aceh sangat besar, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan, belum adanya blue print yang jelas oleh pemerintah serta munculnya kelompok-kelompok radikal bersenjata seperti Din Minimi ikut memberi gambaran tentang kinerja Pemerintah Aceh dalam upaya reintegrasi dan penguatan perdamaian.
Banyak pihak berpendapat bahwa isu perdamaian sudah selesai pasca 10 tahun MoU Helsinki, tuntutan masyarakat Aceh saat ini adalah kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Isu kesejahteraan terus bergulir di masyarakat karena dengan anggaran yang belasan triliun tiap tahun, seharusnya dapat berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan eks kombatan, janda dan anak yatim korban konflik semestinya juga sudah terselesaikan dalam satu dekade perdamaian.
Mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith, mengatakan ”Pembangunan ekonomi di Aceh masih sangat memprihatinkan, Hal itu karena tidak ada perencanaan yang jelas, padahal dana yang mengalir di Aceh sangat banyak. Seharusnya Aceh sudah lebih maju dibandingkan daerah lain di Indonesia”. (detik.com, 12 Agustus 2015)
Perbaikan dan Pemerataan Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Aceh saat ini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih sangat tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini sangat kontra dengan besaran aliran dana APBA plus dana otsus yang berlimpah, tapi apakah serapan anggaran untuk perbaikan perekonomian masyarakat sudah tepat sasaran? Atau dengan anggaran yang besar tersebut menjadi lahan untuk korupsi bagi segelintir pengelola anggaran rakyat.
Minimnya lapangan pekerjaan, lesunya roda perekonomian serta munculnya kelompok-kelompok kriminal di masyarakat adalah potret dari masih kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Sejatinya, bentuk perhatian Pemerintah Aceh dalam merawat perdamaian seharusnya adalah pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, pembukaan lapangan kerja, memberi akses modal usaha bagi kaum menengah ke bawah, pembinaan dan pemberdayaan eks kombatan, perhatiaan yang layak bagi para janda korban konflik serta memberi akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak yatim korban konflik.
Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik
Isu kesejahteraan terhadap masyarakat yang terkena dampak konflik terus menjadi agenda pemerintah tiap tahun, terutama terkait alokasi anggaran untuk program pemberdayaan bagi janda dan anak yatim korban konflik serta eks kombatan.
Penulis coba membandingkan bagaimana perhatian seorang bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo terhadap Martunis, anak korban Tsunami Aceh yang diposisikan publik sebagai anak emas-nya Ronaldo. Hanya karena memakai kaos Portugal saat Tsunami telah mengantarkannya ke Eropa dan saat ini ditempa ilmu sepakbola di Sporting Lisbon, Portugal.
Jika saja anak-anak yatim korban konflik Aceh diibaratkan seperti Martunis, maka Pemerintah Aceh sejatinya menjadi ayah angkat mereka, menjadikan mereka ”anak emas” dengan pemberian fasilitas pendidikan yang layak dan memadai. Jika perlu, dengan dana otonomi khusus yang begitu besar, Pemerintah Aceh membangun sebuah Sekolah Unggul bagi mereka, khusus anak-anak yatim korban konflik. Sebagai bentuk tanggung jawab dan hadiah perdamaian bagi mereka yang terkena dampak konflik.
Jika langkah seperti ini ditempuh, penulis berasumsi ke depan anak yatim korban konflik di Aceh bakal menjadi generasi terpelajar, terhindar dari trauma konflik masa lalu dan bahkan memagari mereka dari dendam masa lalu karena bukan tidak mungkin akan tumbuh kembali semangat disintegrasi di kalangan mereka di masa yang akan datang.
Begitu juga halnya dengan mereka yang kehilangan suami atau kepala keluarga saat konflik. Pemerintah harus punya data yang valid berapa jumlah janda korban konflik di Aceh, sejauh mana mereka sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Adakah sebuah program khusus yang lansung bersentuhan dengan mereka secara menyeluruh?
Kesejahteraan eks kombatan juga masih menjadi komsumsi publik, selama ini pemerintah sering meng-klaim ada sekitar 3000 an eks GAM yang perlu mendapat pemberdayaan dan perbaikan ekonomi. Namun, di usia 10 tahun damai ini sudahkah persoalan ini terselesaikan? Apalagi jika kita melihat saat ini mayoritas eksekutif dan legislatif di Aceh berasal dari unsur eks kombatan dan simpatisan GAM. Jadi mustahil persoalan dalam memberdayakan 3000 orang tersebut tidak mampu diselesaikan.
Seluruh masyarakat Aceh bisa melihat dan menilai, apakah dampak positif perdamaian sudah diterima dan dirasakan oleh tiga unsur di atas? Atau selama ini para eks kombatan, janda dan anak yatim korban konflik hanya sebatas menjadi ”objek jualan” pemangku kepentingan untuk merampok anggaran dalam bentuk program dan proposal semata, tanpa ada implemetasi riil di lapangan.
Kalau pemerintah memiliki wewenang, tanggung jawab serta berkepentingan terkait upaya reintegrasi dan penguatan perdamaian melalui kebijakan dan penganggaran, maka masyarakat juga berkepentingan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak disalahgunakan demi menjaga keberlangsungan perdamaian dan pembangunan Aceh.[]
Penulis adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Unsyiah / Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS).[dikutip dari harianaceh]
Dalam pasal 1 point 8 draft Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang disusun oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRA, disebutkan ”Reintegrasi adalah pengembalian mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial dan rahabilitasi serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja sesuai dengan point MoU”. (dpra.acehprov.go.id)
Beberapa waktu lalu, upaya menghidupkan kembali BRA yang diinisiasi oleh DPRA memunculkan berbagai tanggapan pro-kontra dari kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, anggota parlemen, LSM dan masyarakat luas ikut menanggapi upaya DPRA mengaktifkan kembali BRA.
Guru Besar UIN Ar Raniry, Prof Yusny Saby, dalam headline Serambi Indonesia (1 September 2015), menyatakan ”Masa reintegrasi sudah selesai pada era rehab rekons, kalau ada pihak yang ingin mengembalikan BRA, ini bisa menimbulkan kesan negatif dan rawan terjadinya disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat Aceh”.
Sejumlah elemen sipil juga menilai rencana menghidupkan kembali BRA sebagai langkah mundur, mengingat BRA sudah dibubarkan pada Januari 2013 lalu. Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama oleh tujuh lembaga swadaya masyarakat di Aceh.
Apa sebenarnya pokok permasalahan terkait proses reintegrasi Aceh? Dari berbagai sumber pemberitaan media, penulis menyimpulkan bahwa akar persoalan Reintegrasi Aceh antara lain; Selama 10 tahun usia damai, dana yang mengalir ke Aceh sangat besar, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan, belum adanya blue print yang jelas oleh pemerintah serta munculnya kelompok-kelompok radikal bersenjata seperti Din Minimi ikut memberi gambaran tentang kinerja Pemerintah Aceh dalam upaya reintegrasi dan penguatan perdamaian.
Banyak pihak berpendapat bahwa isu perdamaian sudah selesai pasca 10 tahun MoU Helsinki, tuntutan masyarakat Aceh saat ini adalah kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Isu kesejahteraan terus bergulir di masyarakat karena dengan anggaran yang belasan triliun tiap tahun, seharusnya dapat berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan eks kombatan, janda dan anak yatim korban konflik semestinya juga sudah terselesaikan dalam satu dekade perdamaian.
Mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith, mengatakan ”Pembangunan ekonomi di Aceh masih sangat memprihatinkan, Hal itu karena tidak ada perencanaan yang jelas, padahal dana yang mengalir di Aceh sangat banyak. Seharusnya Aceh sudah lebih maju dibandingkan daerah lain di Indonesia”. (detik.com, 12 Agustus 2015)
Perbaikan dan Pemerataan Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Aceh saat ini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih sangat tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini sangat kontra dengan besaran aliran dana APBA plus dana otsus yang berlimpah, tapi apakah serapan anggaran untuk perbaikan perekonomian masyarakat sudah tepat sasaran? Atau dengan anggaran yang besar tersebut menjadi lahan untuk korupsi bagi segelintir pengelola anggaran rakyat.
Minimnya lapangan pekerjaan, lesunya roda perekonomian serta munculnya kelompok-kelompok kriminal di masyarakat adalah potret dari masih kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Sejatinya, bentuk perhatian Pemerintah Aceh dalam merawat perdamaian seharusnya adalah pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, pembukaan lapangan kerja, memberi akses modal usaha bagi kaum menengah ke bawah, pembinaan dan pemberdayaan eks kombatan, perhatiaan yang layak bagi para janda korban konflik serta memberi akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak yatim korban konflik.
Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik
Isu kesejahteraan terhadap masyarakat yang terkena dampak konflik terus menjadi agenda pemerintah tiap tahun, terutama terkait alokasi anggaran untuk program pemberdayaan bagi janda dan anak yatim korban konflik serta eks kombatan.
Penulis coba membandingkan bagaimana perhatian seorang bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo terhadap Martunis, anak korban Tsunami Aceh yang diposisikan publik sebagai anak emas-nya Ronaldo. Hanya karena memakai kaos Portugal saat Tsunami telah mengantarkannya ke Eropa dan saat ini ditempa ilmu sepakbola di Sporting Lisbon, Portugal.
Jika saja anak-anak yatim korban konflik Aceh diibaratkan seperti Martunis, maka Pemerintah Aceh sejatinya menjadi ayah angkat mereka, menjadikan mereka ”anak emas” dengan pemberian fasilitas pendidikan yang layak dan memadai. Jika perlu, dengan dana otonomi khusus yang begitu besar, Pemerintah Aceh membangun sebuah Sekolah Unggul bagi mereka, khusus anak-anak yatim korban konflik. Sebagai bentuk tanggung jawab dan hadiah perdamaian bagi mereka yang terkena dampak konflik.
Jika langkah seperti ini ditempuh, penulis berasumsi ke depan anak yatim korban konflik di Aceh bakal menjadi generasi terpelajar, terhindar dari trauma konflik masa lalu dan bahkan memagari mereka dari dendam masa lalu karena bukan tidak mungkin akan tumbuh kembali semangat disintegrasi di kalangan mereka di masa yang akan datang.
Begitu juga halnya dengan mereka yang kehilangan suami atau kepala keluarga saat konflik. Pemerintah harus punya data yang valid berapa jumlah janda korban konflik di Aceh, sejauh mana mereka sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Adakah sebuah program khusus yang lansung bersentuhan dengan mereka secara menyeluruh?
Kesejahteraan eks kombatan juga masih menjadi komsumsi publik, selama ini pemerintah sering meng-klaim ada sekitar 3000 an eks GAM yang perlu mendapat pemberdayaan dan perbaikan ekonomi. Namun, di usia 10 tahun damai ini sudahkah persoalan ini terselesaikan? Apalagi jika kita melihat saat ini mayoritas eksekutif dan legislatif di Aceh berasal dari unsur eks kombatan dan simpatisan GAM. Jadi mustahil persoalan dalam memberdayakan 3000 orang tersebut tidak mampu diselesaikan.
Seluruh masyarakat Aceh bisa melihat dan menilai, apakah dampak positif perdamaian sudah diterima dan dirasakan oleh tiga unsur di atas? Atau selama ini para eks kombatan, janda dan anak yatim korban konflik hanya sebatas menjadi ”objek jualan” pemangku kepentingan untuk merampok anggaran dalam bentuk program dan proposal semata, tanpa ada implemetasi riil di lapangan.
Kalau pemerintah memiliki wewenang, tanggung jawab serta berkepentingan terkait upaya reintegrasi dan penguatan perdamaian melalui kebijakan dan penganggaran, maka masyarakat juga berkepentingan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak disalahgunakan demi menjaga keberlangsungan perdamaian dan pembangunan Aceh.[]
Penulis adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Unsyiah / Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS).[dikutip dari harianaceh]
loading...
Post a Comment