AMP - Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaigus salah satu aktor perdamaian GAM dan RI, Hamid Awaluddin mengatakan butir-butir dalam MoU Helsinki membuat Aceh istimewa karena tidak ada di provinsi lain. Salah satunya pengangkatan Kapolda dan Kajati melalui persetujuan Gubernur Aceh.
"Untuk diketahui saudara-saudara, pemilihan Kapolda dan Kajati melalui persetujuan gubernur adalah salah satu bentuk keistimewaan kepala Pemerintah Aceh, dan hal itu memberi martabat untuk gubernur," ucapnya saat menjadi pembicara Konferensi Internasional 10 Tahun Perdamaian Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu, 14 November 2015.
Hamid Awaluddin mengatakan semua butir MoU Helsinki membuat Aceh menjadi daerah khusus dan istimewa dibanding daerah lain di Indonesia.
"Partai lokal dan lembaga Wali Nanggroe juga merupakan keistimewaan Aceh dan tidak ada di propinsi lain," kata Hamid Awaluddin.[portalsatu]
"Untuk diketahui saudara-saudara, pemilihan Kapolda dan Kajati melalui persetujuan gubernur adalah salah satu bentuk keistimewaan kepala Pemerintah Aceh, dan hal itu memberi martabat untuk gubernur," ucapnya saat menjadi pembicara Konferensi Internasional 10 Tahun Perdamaian Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu, 14 November 2015.
Hamid Awaluddin mengatakan semua butir MoU Helsinki membuat Aceh menjadi daerah khusus dan istimewa dibanding daerah lain di Indonesia.
"Partai lokal dan lembaga Wali Nanggroe juga merupakan keistimewaan Aceh dan tidak ada di propinsi lain," kata Hamid Awaluddin.[portalsatu]
loading...
Post a Comment