MoU Dipermainkan, KPA Minta AMM Kembali Ke Aceh

Tgk Zulkarnaini bin Hamzah (paling tengah) membentang bendera Bulan Bintang di depan Masjid Islamic Center, Lhokseumawe, 15 Agustus 2015

Lhokseumawe - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase (Aceh Utara dan Lhokseumawe) Tgk Zulkarnaini bin Hamzah merasa setelah 10 tahun perdamaian Aceh sejak 15 Agustus 2005 di Finlandia, terlihat Jakarta mempermainkan perjanjian tersebut. Tiga periode presiden telah berganti, seluruh butir MoU Helskini sebagaimana janji kedua pihak, belum sepenuhnya dirasakan rakyat Aceh.

Hal tersebut disampaikan Tgk Nie sapaan mantan Panglima GAM Wilayah Samudera Pase itu seusai peringatan zikir dan doa bersama memperingati 10 perdamaian Aceh di Masjid Islamic Center, Lhokseumawe. Peringatan itu dihadiri Walikota Lhokseumawe Tgk Suaidi Yahya, Wakil Walikota Nazaruddin dan Muspida Aceh Utara, serta sekitar 35 anggota dewan kedua daerah itu dari Partai Aceh.

Kata Tgk Nie, MoU Helsinki terwujud setelah sepakat antara tiga pihak, Pemerintah RI, pimpinan GAM dan penengah mantan Presiden Finlandia selaku Direktur CMI (Crisis Management Intiative) Martti Ahtisaari. Setelah damai, perdamaian Aceh turut dikawal langsung oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang berasal dari beberapa negara ASEAN dan Uni Eropa.

Namun menurutnya, setelah perdamaian terwujud dan AMM kemudian dibubarkan setelah selesai tugas, Jakarta kesannya sampai sekarang terus mempermainkan butir-butir MoU tersebut. Menyikapi hal tersebut, Tgk Zulkarnaini meminta AMM kembali bertugas di Aceh untuk melihat perkembangan perdamaian tersebut.

“Saya berharap AMM kembali ada di Aceh agar bisa mengawasi MoU tersebut, jangan seperti sekarang lepas tangan begitu saja. Pihak internasional harus datang ke Aceh lagi melihat bagaimana Aceh pasca 10 berdamai,” tukas Tgk Nie di hadapan puluhan anggota DPRK dan masyarakat.

Pihak Internasional jangan selalu melihat Aceh sudah ada perkembangan. Menurutnya bukan itu menjadi persoalan utama. Namun MoU Helsinki harus tuntas terpenuhi. Jika itu belum selesai, kesejahteraan masyarakat Aceh dipastikan masih mengambang. Bahkan semasa Presiden SBY, selalu berjanji akan menuntaskan persoalan MoU Helsinki, namun ini sudah berganti presiden persoalan itu belum juga kelar sesuai harapan rakyat Aceh.

“Kedepan kami minta Presiden sekarang agar dengan segera menuntaskan butir-butir MoU Helsinki sehingga apa yang diharapkan masyarakat Aceh terpenuhi. Jangan hanya bisa mengulur besok, besok, besok lagi. Sampai kapan tersebut diulur-ulurkan,” tuturnya dengan nada kesal.

Upacara Bendera Bulan Bintang

Sementara sebelum doa dan zikir bersama, anggota DPRK Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe melakukan upacara Bendera Bulan Bintang di halaman masjid tersebut. Pada saat penurunan seusai doa juga dilakukan upacara dengan tatacara GAM tempo dulu. Upacara ini berlangsung khidmat.

Tgk Junaidi, salah seorang anggota DPRK Aceh Utara mengatakan, pengibaran bendera tersebut merupakan amanah dari MoU Helsinki. Ini seharusnya harus dihormati oleh seluruh kalangan yang ada di Aceh.  Hari ini merupakan sejarah bagi seluruh masyarakat Aceh, maka sudah patut bendera itu dikibarkan apalagi regulasinya sudah jelas tertuang dalam Qanun No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang.

“Pengibaran bendera merupakan komitmen bersama anggota DPRK Aceh Utara dan DPRK Lhokseumawe, untuk itu bendera ini kita turunkan dan kemudian akan kita antarkan ke kantor Gubernur untuk diserahkan kepadanya,” janji Tgk Junaidi. (kanapress)

loading...