AMP - LSM Masyarakat Transparan Aceh (MATA) menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa, meskipun regulasi tentang pemanfaatannya tersebut sudah sangat baik.
Koordinator MATA Alfian kepada wartawan di Lhokseumawe, Senin (9/11) mengatakan, hal yang paling penting didorong kepada pihak pengelola dana desa adalah untuk melakukan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ada.
"Tidak bisa misalnya kebijakan-kebijakan di luar regulasi dilakukan. Kalau pun tetap dilakukan, maka terjadi penyimpangan secara administrasi dan potensi tindak pidana korupsi cukup besar dengan berbagai modus," ujar Alfian.
Ia menambahkan, pihaknya telah menemukan beberapa kasus penyimpangan dalam penggunaan dana desa tersebut, dengan modus pihak kecamatan melakukan penggiringan terhadap kepala desa untuk mengumpulkan dana sebesar Rp1 juta sampai Rp6 juta, dengan dalih untuk pembangunan fasilitas publik.
Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan, karena dana desa tidak boleh diperuntukkan untuk hal-hal lainnya, khusus untuk pembangunan desa. Pembangunan-pembangunan yang menyeluruh digunakan di tingkat kecamatan, bisa diusulkan melalui ABPD atau Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Alfian juga menambahkan, begitu juga di wilayah Kabupaten Aceh Utara, pihaknya ada menemukan pemotongan dana tersebut, dengan dalih untuk membangun infrastruktur. Kepala desa harus bertindak tegas, agar dana tersebut menjadi tepat sasaran.
"Apabila itu dilakukan, maka sebuah bentuk pelanggaran, dana desa tidak boleh untuk dipermainkan. Maka sangat diperlukan jiwa-jiwa yang anti korupsi, agar dana tersebut bisa dikelola tepat sasaran," tutur Alfian.
Menurutnya, apabila ingin membuat sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan, Aceh mempunyai Dana Otsus dan jangan gunakan dana desa. Pembangunan desa akan melahirkan tingkat kesejahteraan yang terjamin, ketika tata kelola pengolaan desa, menganut sistem anti korupsi.
Apabila dana desa tersebut tidak dikelola dengan jujur, maka bisa menciptakan konflik sosial antar sesama masyarakat di desa dan kualitas pembangunan juga tidak sesuai dengan harapan. [ANTARA]
Koordinator MATA Alfian kepada wartawan di Lhokseumawe, Senin (9/11) mengatakan, hal yang paling penting didorong kepada pihak pengelola dana desa adalah untuk melakukan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ada.
"Tidak bisa misalnya kebijakan-kebijakan di luar regulasi dilakukan. Kalau pun tetap dilakukan, maka terjadi penyimpangan secara administrasi dan potensi tindak pidana korupsi cukup besar dengan berbagai modus," ujar Alfian.
Ia menambahkan, pihaknya telah menemukan beberapa kasus penyimpangan dalam penggunaan dana desa tersebut, dengan modus pihak kecamatan melakukan penggiringan terhadap kepala desa untuk mengumpulkan dana sebesar Rp1 juta sampai Rp6 juta, dengan dalih untuk pembangunan fasilitas publik.
Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan, karena dana desa tidak boleh diperuntukkan untuk hal-hal lainnya, khusus untuk pembangunan desa. Pembangunan-pembangunan yang menyeluruh digunakan di tingkat kecamatan, bisa diusulkan melalui ABPD atau Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Alfian juga menambahkan, begitu juga di wilayah Kabupaten Aceh Utara, pihaknya ada menemukan pemotongan dana tersebut, dengan dalih untuk membangun infrastruktur. Kepala desa harus bertindak tegas, agar dana tersebut menjadi tepat sasaran.
"Apabila itu dilakukan, maka sebuah bentuk pelanggaran, dana desa tidak boleh untuk dipermainkan. Maka sangat diperlukan jiwa-jiwa yang anti korupsi, agar dana tersebut bisa dikelola tepat sasaran," tutur Alfian.
Menurutnya, apabila ingin membuat sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan, Aceh mempunyai Dana Otsus dan jangan gunakan dana desa. Pembangunan desa akan melahirkan tingkat kesejahteraan yang terjamin, ketika tata kelola pengolaan desa, menganut sistem anti korupsi.
Apabila dana desa tersebut tidak dikelola dengan jujur, maka bisa menciptakan konflik sosial antar sesama masyarakat di desa dan kualitas pembangunan juga tidak sesuai dengan harapan. [ANTARA]
loading...
Post a Comment